Advertisement
7 Tahun Jokowi, MTI Sorot Kondisi Angkutan Umum di Daerah Perbatasan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Dalam catatan 7 tahun pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta akses transportasi umum di perbatasan seperti Kalimantan terus digenjot. Terlebih, bila nanti ibu kota negara (IKN) resmi dipindahkan, kehadiran angkutan umum tersebut akan sangat dibutuhkan.
"Infrastruktur [di era Jokowi] oke lah. Bagus ya, tapi kemudian [angkutan umum] perbatasan perlu dibangun. Kalimantan itu juga harus digenjot angkutan umumnya juga. Kalau nggak ada public transport ya nggak jalan juga ekonominya," kata Ketua Bidang Advokasi Kemasyarakatan MTI Djoko Setijowarno kepada JIBI/Bisnis, Senin (18/10/2021).
Advertisement
Dia mencontohkan, akses transportasi ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur masih sangat terbatas dan merupakan suatu kendala yang serius.
BACA JUGA : Rencana Pemindahan Ibu Kota Baru Tergantung Pandemi
Menurutnya, kehadian transportasi yang mumpuni di kawasan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat itu tidak hanya membuka keterisolasian dengan wilayah sekitarnya, tetapi juga akan membangun perekonomian wilayah.
Bukan itu saja, masih minimnya akses transportasi ke wilayah ini disebut Djoko menjadi kendala yang serius. Transportasi utama di Kabupaten Mahakam Ulu masih menggunakan sarana transportasi sungai dengan ketergantungan hingga 75 persen, seperti kapal pedalaman, speedboat, longboat dan perahu ketinting.
"Jika musim kemarau tidak dapat dilalui. Kondisi jalan darat juga masih belum memadai, sehingga penyediaan layanan transportasi umum belum dapat diberikan kepada masyarakat," sebutnya.
Lebih lanjut Djoko menuturkan, keterbatasan akses layanan transportasi di wilayah tersebut disebabkan moda transportasi darat dan udara tidak dapat berjalan maksimal. Praktis, hanya mengandalkan transportasi sungai dan itupun sangat tergantung pada kondisi alam, seperti musim kemarau dan banjir besar.
"Perbatasan itu harus dibangun. Jaringan jalan aja masih jauh tertinggal. Kan jangan sampai nanti di ibu kota negara ada daerah 3T, kan malu-maluin," tambah Djoko.
Sebagai informasi, pemerintah saat ini tengah membangun Jalan Pararel Perbatasan Kalimantan sepanjang 1.832,53 km melewati tiga provinsi, yakni Kalimantan Barat (811,72 km), Kalimantan Timur (406,26 km) dan Kalimantan Utara (614,55 km).
BACA JUGA : Ekonom: Indonesia Belum Punya Kapasitas untuk Biayai
Jalan Pararel Perbatasan Kalimantan yang melintas di Kalimantan Timur paling pendek hanya sepanjang 406,26 km (22,17 persen). Jalan Pararel Perbatasan Kalimantan yang melewati Provinsi Kalimantan Timur berada di Kab. Mahakam Ulu dan terbagi dalam 4 ruas, yaitu Batas Kalimantan Barat–Tiong Ohang sepanjang 69,65 km, Tiong Ohang–Long Pahangai 103,55 km, Long Pahangai–Long Boh 90,69 km dan Tering–Long Bagun 142,37 km.
Menurut data per 29 September 2021 dari Ditjen Bina Marga, target hingga akhir 2021 adalah ruas jalan berupa tanah sepanjang 233,49 km (57,47 persen), agregat 62,36 km (15,35 persen), rigid 4,81 km (1,19 persen) dan yang sudah beraspal 105,60 km (25,99 persen).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
BPBD DIY Mewaspadai Lonjakan Pembuangan Sampah ke Sungai Imbas TPA Piyungan Ditutup
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Pemenang Pilpres 2024, Prabowo: Tinggalkan Sakit Hati
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Airlangga Hartato Sebut Jokowi Milik Bangsa dan Semua Partai
- Es Krim Magnum Ditarik karena Mengandung Plastik dan Logam, Ini Kata BPOM
- Mendes Nilai Perubahan Iklim Dapat Diatasi Melalui Kemitraan dengan Desa
- Setelah Lima Hari, 2 Wisatawan yang Berenang di Zona Hahaya Pangandaran Ditemukan Tewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
Advertisement
Advertisement