7 Tahun Jokowi, MTI Sorot Kondisi Angkutan Umum di Daerah Perbatasan

Presiden Joko Widodo meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana IKN di Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (24/08/2021). - BPMI Setpres
19 Oktober 2021 06:17 WIB Rahmi Yati News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA — Dalam catatan 7 tahun pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta akses transportasi umum di perbatasan seperti Kalimantan terus digenjot. Terlebih, bila nanti ibu kota negara (IKN) resmi dipindahkan, kehadiran angkutan umum tersebut akan sangat dibutuhkan.

"Infrastruktur [di era Jokowi] oke lah. Bagus ya, tapi kemudian [angkutan umum] perbatasan perlu dibangun. Kalimantan itu juga harus digenjot angkutan umumnya juga. Kalau nggak ada public transport ya nggak jalan juga ekonominya," kata Ketua Bidang Advokasi Kemasyarakatan MTI Djoko Setijowarno kepada JIBI/Bisnis, Senin (18/10/2021).

Dia mencontohkan, akses transportasi ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur masih sangat terbatas dan merupakan suatu kendala yang serius.

BACA JUGA : Rencana Pemindahan Ibu Kota Baru Tergantung Pandemi 

Menurutnya, kehadian transportasi yang mumpuni di kawasan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat itu tidak hanya membuka keterisolasian dengan wilayah sekitarnya, tetapi juga akan membangun perekonomian wilayah.

Bukan itu saja, masih minimnya akses transportasi ke wilayah ini disebut Djoko menjadi kendala yang serius. Transportasi utama di Kabupaten Mahakam Ulu masih menggunakan sarana transportasi sungai dengan ketergantungan hingga 75 persen, seperti kapal pedalaman, speedboat, longboat dan perahu ketinting.

"Jika musim kemarau tidak dapat dilalui. Kondisi jalan darat juga masih belum memadai, sehingga penyediaan layanan transportasi umum belum dapat diberikan kepada masyarakat," sebutnya.

Lebih lanjut Djoko menuturkan, keterbatasan akses layanan transportasi di wilayah tersebut disebabkan moda transportasi darat dan udara tidak dapat berjalan maksimal. Praktis, hanya mengandalkan transportasi sungai dan itupun sangat tergantung pada kondisi alam, seperti musim kemarau dan banjir besar.

"Perbatasan itu harus dibangun. Jaringan jalan aja masih jauh tertinggal. Kan jangan sampai nanti di ibu kota negara ada daerah 3T, kan malu-maluin," tambah Djoko.

Sebagai informasi, pemerintah saat ini tengah membangun Jalan Pararel Perbatasan Kalimantan sepanjang 1.832,53 km melewati tiga provinsi, yakni Kalimantan Barat (811,72 km), Kalimantan Timur (406,26 km) dan Kalimantan Utara (614,55 km).

BACA JUGA : Ekonom: Indonesia Belum Punya Kapasitas untuk Biayai

Jalan Pararel Perbatasan Kalimantan yang melintas di Kalimantan Timur paling pendek hanya sepanjang 406,26 km (22,17 persen). Jalan Pararel Perbatasan Kalimantan yang melewati Provinsi Kalimantan Timur berada di Kab. Mahakam Ulu dan terbagi dalam 4 ruas, yaitu Batas Kalimantan Barat–Tiong Ohang sepanjang 69,65 km, Tiong Ohang–Long Pahangai 103,55 km, Long Pahangai–Long Boh 90,69 km dan Tering–Long Bagun 142,37 km.

Menurut data per 29 September 2021 dari Ditjen Bina Marga, target hingga akhir 2021 adalah ruas jalan berupa tanah sepanjang 233,49 km (57,47 persen), agregat 62,36 km (15,35 persen), rigid 4,81 km (1,19 persen) dan yang sudah beraspal 105,60 km (25,99 persen).

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia