Advertisement
KAI Commuter: Penggunaan Kartu Multi Trip Telah Mencapai 62 Persen
Sejumlah calon penumpang KRL Commuter Line memasuki gerbang tiket elektronik di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin (14/9/2020). Hari pertama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total di wilayah Jakarta, suasana penumpang KRL Commuter Line di Stasiun Bogor terlihat lengang serta kapasitas pengguna hanya 50 persen dengan membatasi setiap gerbongnya hanya dapat diisi 74 penumpang. ANTARA FOTO - Arif Firmansyah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter mencatat kartu uang elektronik, Kartu Multi Trip (KMT) kini sudah digunakan oleh 62 persen pelanggan kereta rel listrik (KRL).
VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan sejak November 2019, KMT telah mengantongi izin dari Bank Indonesia sebagai uang elektronik. Kartu ini direncanakan untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran di KRL Jabodetabek maupun di luar ekosistem KAI Commuter.
Advertisement
Menurut Anne, KMT telah terbukti andal sebagai alat pembayaran di transportasi perkotaan yang volume penggunaannya tinggi dan memerlukan kecepatan. Dalam ekosistem KRL Jabodetabek di masa sebelum pandemi yang mampu melayani hingga satu juta pengguna per hari, mayoritas pengguna memakai KMT.
"Penggunaan KMT sebagai alat pembayaran saat ini sudah mencapai 62 persen. Ini menjadikan KMT sebagai alat pembayaran yang paling banyak digunakan di KRL," ujarnya, Selasa (12/10/2021).
Anne menyebut, saat ini terdapat sekitar 5,5 juta unit KMT yang beredar. Pada masa pandemi bahkan penjualan KMT mencapai 1,3 juta unit sepanjang 2021. Terlebih, KMT ini juga bisa digunakan ketika menggunakan KRL yang saat ini beroperasi di Jogja – Solo.
Dalam pengembangan sistem tiket elektroniknya, KAI Commuter juga membuka kerja sama baik dengan perbankan maupun platform lain seperti Link Aja yang menggunakan tiket dengan kode QR. Kerja sama dengan berbagai pihak dan perkembangan tekonologi terbaru juga sangat dimungkinkan.
"Penggunaan kartu uang elektronik bank juga terus tumbuh sejalan dengan program digitalisasi dan peningkatan transaksi non-tunai di KRL," imbuh Anne.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
