KPK Kembali Periksa Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. - Antara
11 Oktober 2021 13:17 WIB Setyo Aji Harjanto News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (AZ) pada hari ini, Senin (11/10/2021).

Ini adalah kali pertama Azis diperiksa seusai berstatus tersangka dan ditahan oleh lembaga antirasuah. Azis terjerat dalam perkara korupsi penanganan perkara di Lampung Tengah. "Benar, hari ini (11/10/2021) diagendakan pemeriksaan tersangka AZ di Gedung Merah Putih KPK," kata Ali.

BACA JUGA : KPK Panggil 3 Saksi Kasus Azis Syamsuddin

Belum diketahui apa yang akan digali penyidik dari Azis. Namun belakangan, KPK sempat menggali soal aliran dana di kasus ini. "Perkembangannya nanti disampaikan lebuh lanjut," ucap Ali.

Azis Syamsuddin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara di Lampung Tengah. Dalam perkara ini, Azis awalnya mencoba menghubungi mantan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju untuk menutup perkara yang menjerat Politikus Partai Golkar Aliza Gunado dan dirinya di KPK.

Stepanus Robin pun meminta uang kepada Azis untuk membantunya menutup perkara di KPK. Stepanus Robin diduga berkali-kali menemui Azis. Dalam pertemuan-pertemuan itu Azis memberikan uang kepada Robin sebanyak tiga kali yakni US$100 ribu, S$17.600, dan S$140.500.

Uang asing itu selalu ditukarkan ke rupiah usai diserahkan Azis ke Robin, totalnya mencapai Rp3,1 miliar. Dalam kesepakatan awal, Azis seharusnya memberikan Rp4 miliar untuk menutup kasus tersebut.

BACA JUGA : Disinggung "Orang Dalam" KPK Bekingan Azis Syamsuddin

Atas perbuatannya, Azis dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia