Advertisement
UMKM dengan Peredaran Bruto di Bawah Rp500 juta Bebas Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Keuangan, Senin (5/10/2021) - Biro KLI / Kemenkeu
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Negara tidak mengenakan pajak penghasilan atau PPh pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan peredaran bruto hingga Rp500 juta per tahun. Ketentuan itu berdasarkan peraturan baru dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada Kamis (7/10/2021) malam. Kemarin, draf aturan tersebut ditetapkan menjadi UU oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menurutnya, besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi UMKM orang pribadi ditetapkan sebesar Rp500 juta per tahun. Artinya, UMKM dengan peredaran bruto per tahun di bawah batas tersebut tidak akan dikenakan PPh.
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
"Selama ini UMKM tidak ada batas tadi [PTKP], sehingga jika peredaran bruto Rp100 juta dia kena PPh final 0,5 persen. Kini, UMKM berlaku sampai Rp500 juta tidak kena pajak," ujar Sri Mulyani pada Kamis (7/10/2021) malam.
Menurutnya, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UU HPP berpihak kepada UMKM. Diharapkan ketika UMKM dengan peredaran bruto di bawah Rp500 juta bebas PPh, bisnis mereka dapat lebih berkembang.
"Banyak yang peredaran brutonya di bawah Rp500 juta, tidak kena lagi [PPh] 0,5 persen," ujar Sri Mulyani.
Dia menilai bahwa reformasi perpajakan, di antaranya dengan pemberlakuan UU HPP relatif tidak membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak terhadap inflasi pun diperkirakan terbatas kurang dari 0,5 persen.
"Dengan adanya UU HPP ini kita berharap basis perpajakan Indonesia akan menjadi lebih kuat dan luas, tetapi tetap adil dan berpihak terhadap kelompok yang tidak mampu," ujarnya.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kejagung Periksa 4 Pejabat BUMN Waskita Karya
Penembakan di Sekolah Rusia, Korban Tewas hingga 13 Orang
Benarkah Gubernur Papua Lukas Enembe Sakit? KPK Akan Koordinasi dengan IDI
IDI Ingatkan Pemerintah Tak Buru-Buru Nyatakan Pandemi Berakhir
Advertisement
APBN Terkuras Rp1.657 Triliun, Terbanyak untuk Subsidi BBM dan THR PNS
Iran Tuduh AS Manfaatkan Kerusuhan untuk Bikin Kacau
Mantap! APBN Surplus Rp107,4 Triliun per Agustus 2022
2 Cara Mudah Mengecek Penerima BLT BBM 2022 Rp600.000
Advertisement
Jogja Dapat Duit Insentif Rp10 Miliar dari Sri Mulyani
Prabowo Tetap Buka Opsi Jokowi Jadi Cawapresnya di 2024
Daftar Proyek Termahal di Era Jokowi, Sedot Dana Ratusan Triliun!
Advertisement
Survei CSIS Buktikan Golkar Terpopuler di Mata Pemilih Muda
Berita Pilihan
- Daftar Proyek Termahal di Era Jokowi, Sedot Dana Ratusan Triliun!
- Capai Finish Bank Jateng Friendship Run Borobudur Marathon 2022, Ganjar Kain Tenun Ulos
- Driver Ojol Air Asia Diklaim Akan Dapat Bayaran Rp10 Juta per Bulan, Ini Kota Pertama di Indonesia yang Buka Pendaftaran
- Kontroversi Tim Bayangan Kemendikbud Berisi 400 Orang, Apa Tugas Mereka?
- Airlangga: Konversi Kompor Tiga Kg ke Listrik Tidak Tahun Ini
Advertisement
DPRD Kulonprogo Godok Raperda Pembangunan Kepemudaan, Dinilai Jadi Akselerasi Kemajuan Daerah
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Bos Pfizer Positif Covid-19 Lagi, Dia Ungkap Alasan Belum Disuntik Booster Bivalent
- Produk Turunan Sapi Tidak Boleh Masuk NTT, Ini Kata Peritel
- Jenis-jenis Hewan yang Berpotensi Punah Tahun 2050, Adakah dari Indonesia?
- Tak Hanya Jogja, Sejumlah Provinsi Lain Juga Berawan
- Top 7 News Harianjogja.com Senin, 26 September 2022
- Cacat Kendaraan Viral di Medsos, Hyundai dan Kia Digugat
- Cara Cek BLT BBM Rp600.000 Lewat HP
Advertisement
Advertisement
