Advertisement
Sri Mulyani: UU Perpajakan Tambah Penerimaan Rp139 Triliun di 2022
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah memproyeksikan pendapatan perpajakan 2022 akan bertambah sekitar Rp139 triliun seiring berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada Kamis (7/10/2021) malam. Kemarin, draf aturan tersebut ditetapkan menjadi UU oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Advertisement
BACA JUGA : Pengusaha Ponsel Tak Sampaikan SPT Disidang di Sleman
Sri Mulyani menjelaskan bahwa berlakunya UU HPP sebagai bagian dari reformasi pajak dapat meningkatkan penerimaan perpajakan. Potensi itu mulai terlihat pada 2022 karena sejumlah poin aturan UU HPP mulai berlaku pada tahun depan.
Misalnya, pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 akan terdapat program pengungkapan sukarela (PPS) bagi wajib pajak yang belum menyampaikan aset miliknya dalam laporan SPT 2020. Lalu, ketentuan terkait pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak karbon akan berlaku mulai 1 April 2022.
Tanpa berlakunya UU baru tersebut, Sri Mulyani memperkirakan penerimaan perpajakan 2022 sebesar Rp1.510 triliun dengan rasio kepatuhan perpajakan (tax ratio) 8,44 persen. Namun, dengan berlakunya UU HPP, penerimaan dan rasio pajak akan meningkat.
"Pada 2022 minimal Rp130 triliun akan ada additional pendapatan, dan itu berarti menaikkan tax ratio kita ke 9,22 persen dari PDB dan seterusnya," ujar Sri Mulyani pada Kamis (7/10/2021) malam.
Dia memperkirakan bahwa pada 2022, dengan berlakunya UU HPP, penerimaan perpajakan akan mencapai Rp1.649 triliun. Lalu, pada 2023, diperkirakan penerimaan mencapai Rp1.811,1 triliun dengan rasio 9,29 persen.
Sri Mulyani menilai bahwa tren itu dapat terus berlanjut hingga 2025, dengan proyeksi penerimaan Rp2.329,1 triliun dan rasio pajak 10,12 persen. Tanpa adanya reformasi perpajakan, dia memperkirakan bahwa tax ratio akan mandek di kisaran 8,4 persen–8,6 persen.
BACA JUGA : Pendapatan Pajak Mulai Digenjot saat Pelonggaran PPKM
"Dengan adanya UU HPP ini kita berharap basis perpajakan Indonesia akan menjadi lebih kuat dan luas, tetapi tetap adil dan berpihak terhadap kelompok yang tidak mampu," ujarnya.
Sri Mulyani pun menilai bahwa reformasi perpajakan, di antaranya dengan pemberlakuan UU HPP relatif tidak membawa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak terhadap inflasi pun diperkirakan terbatas kurang dari 0,5 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
- Naik 10%, Volume Kendaraan Diprediksi sampai 9 Juta di Solo saat Lebaran 2024
- Berbagi Kebahagiaan, Tuntas Subagyo Buka Puasa Bersama Anak Yatim di Sukoharjo
- Kabar Gembira Persis Solo, Irfan Jauhari Merumput Lagi setelah Absen Semusim
- Menang Pilpres, 9 Parpol Koalisi Indonesia Maju di Klaten Bertemu Bahas Pilkada
Berita Pilihan
- Sempat Ditangkap, Jambret di Jaksel Kabur Pakai Mobil Patroli Polisi
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
Advertisement
Libur Panjang Paskah, Daop 6 Jogja Operasikan 5 KA Jarak Jauh Tambahan
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Kejagung Bongkar Kasus Korupsi PT Timah Menyeret Harvey Moeis, Ini Komentar Kementerian BUMN
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- UU DKJ Disahkan, Sebentar Lagi Jakarta Bakal Melepas Status Ibu Kota
- Puan Maharani Kian Buka Peluang Megawati Gelar Rekonsiliasi dengan Prabowo
- Mudik Lebaran, Diskon Tarif Tol Dipatok Maksimal 20 Persen
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Kecelakaan Gerbang Tol Halim, Pengemudi Truk Jadi Tersangka
Advertisement
Advertisement