Parpol Belum Satu Suara, Kesepakatan Jadwal Pemilu 2024 Temui Jalan Buntu?
Sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mempersiapkan atribut pelaksanaan Pilkada Serentak usai pendistribusian logistik di TPS 8 Kelurahan Palupi, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (8/12/2020) malam. Komisi Pemilhan Umum (KPU) merampungkan distribusi logistik untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sulteng dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Palu pada 9 Desember 2020 ke 699 TPS dengan jumlah pemilih sebanyak 250.635 orang. - Antara Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia membantah anggapan terkait pembahasan jadwal Pemilu 2024 menemui jalan buntu (deadlock). Doli mengklaim yang terjadi hanya diskusi dan pematangan konsep mengenai perhelatan politik tersebut.
"Ini yang harus saya jelaskan, tidak terjadi deadlock. Justru ini menurut saya pematangan konsep," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/10/2021).
Menurut Doli, justru dalam pematangan konsep ini semua pihak bisa terlibat dan memberikan masukan. Dia menganggap proses ini justru akan menghasilkan konsep yang sesempurna mungkin menyangkut Pemilu 2024.
Doli juga membantah anggapan bahwa pemerintah tak serius menyiapkan Pemilu 2024. Dia menepis dugaan mundurnya penetapan jadwal Pemilu 2024 ini berkaitan dengan agenda perpanjangan masa jabatan presiden atau perubahan masa jabatan menjadi tiga periode.
Wakil Ketua Umum Golkar ini berujar belum jelasnya jadwal Pemilu 2024 lantaran masih ada dua usulan, yakni dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dari pemerintah. Dari sisi pemerintah, kata Doli, usulan jadwal pemungutan suara 15 Mei telah melewati sejumlah rapat pembahasan.
Dia mengatakan pemerintah telah menggelar dua kali rapat terbatas kabinet yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, ada pula rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.
Menurut Doli, rapat itu lengkap dihadiri Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Kepolisian RI, Panglima TNI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet. Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah menyiapkan Pemilu 2024.
"Itu menepis sebetulnya anasir-anasir yang selama ini berkembang bahwa ada yang mengembangkan isu bahwa ini akan ada upaya untuk memperpanjang masa jabatan atau tiga periode segala macam. Posisi pemerintah very very clear menyiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan baik," ujar Doli.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari PDI Perjuangan, Arif Wibowo, mengakui belum tercapainya titik temu dalam pembahasan jadwal Pemilu 2024. Dia bahkan menyarankan agar Presiden Jokowi mengundang para ketua umum partai politik untuk membicarakan hal tersebut.
"Saya harus akui memang belum ada satu suara untuk itu," kata Arif secara terpisah. Partai banteng sendiri menyatakan keberatan dengan usulan pemerintah dan cenderung mendukung jadwal yang disusun KPU.
Wakil Ketua Komisi II DPR dari NasDem, Saan Mustopa, juga mengakui masih adanya perbedaan pendapat ihwal jadwal Pemilu 2024. Meski begitu, Saan mengklaim perbedaan pendapat itu menyangkut hal-hal yang mikro saja.
"Kalau dari sisi prinsip sebenarnya sudah hampir ada titik temu, tapi di tahapan-tahapan yang mikro antara pemilu dan pilkada ini yang memang perlu disimulasikan," ujar Saan ihwal jadwal Pemilu 2024.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
