Advertisement
Parpol Belum Satu Suara, Kesepakatan Jadwal Pemilu 2024 Temui Jalan Buntu?

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia membantah anggapan terkait pembahasan jadwal Pemilu 2024 menemui jalan buntu (deadlock). Doli mengklaim yang terjadi hanya diskusi dan pematangan konsep mengenai perhelatan politik tersebut.
"Ini yang harus saya jelaskan, tidak terjadi deadlock. Justru ini menurut saya pematangan konsep," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/10/2021).
Advertisement
Menurut Doli, justru dalam pematangan konsep ini semua pihak bisa terlibat dan memberikan masukan. Dia menganggap proses ini justru akan menghasilkan konsep yang sesempurna mungkin menyangkut Pemilu 2024.
Doli juga membantah anggapan bahwa pemerintah tak serius menyiapkan Pemilu 2024. Dia menepis dugaan mundurnya penetapan jadwal Pemilu 2024 ini berkaitan dengan agenda perpanjangan masa jabatan presiden atau perubahan masa jabatan menjadi tiga periode.
Wakil Ketua Umum Golkar ini berujar belum jelasnya jadwal Pemilu 2024 lantaran masih ada dua usulan, yakni dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dari pemerintah. Dari sisi pemerintah, kata Doli, usulan jadwal pemungutan suara 15 Mei telah melewati sejumlah rapat pembahasan.
Dia mengatakan pemerintah telah menggelar dua kali rapat terbatas kabinet yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, ada pula rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.
Menurut Doli, rapat itu lengkap dihadiri Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Kepolisian RI, Panglima TNI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet. Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah menyiapkan Pemilu 2024.
"Itu menepis sebetulnya anasir-anasir yang selama ini berkembang bahwa ada yang mengembangkan isu bahwa ini akan ada upaya untuk memperpanjang masa jabatan atau tiga periode segala macam. Posisi pemerintah very very clear menyiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan baik," ujar Doli.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR dari PDI Perjuangan, Arif Wibowo, mengakui belum tercapainya titik temu dalam pembahasan jadwal Pemilu 2024. Dia bahkan menyarankan agar Presiden Jokowi mengundang para ketua umum partai politik untuk membicarakan hal tersebut.
"Saya harus akui memang belum ada satu suara untuk itu," kata Arif secara terpisah. Partai banteng sendiri menyatakan keberatan dengan usulan pemerintah dan cenderung mendukung jadwal yang disusun KPU.
Wakil Ketua Komisi II DPR dari NasDem, Saan Mustopa, juga mengakui masih adanya perbedaan pendapat ihwal jadwal Pemilu 2024. Meski begitu, Saan mengklaim perbedaan pendapat itu menyangkut hal-hal yang mikro saja.
"Kalau dari sisi prinsip sebenarnya sudah hampir ada titik temu, tapi di tahapan-tahapan yang mikro antara pemilu dan pilkada ini yang memang perlu disimulasikan," ujar Saan ihwal jadwal Pemilu 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
- Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook, Perwakilan google Penuhi Panggilan Penyidik Kejagung
- Polisi tangkap Seorang Artis Sinetron Terkait Kasus Pemerasan
- Gunung Semeru Kembali Meletus, Tinggi Letusan 1 Kilometer
- Pembubaran Kegiatan Ibadah dan Perusakan Rumah Retret di Sukabumi, Kemenag Siapkan Regulasi Rumah Doa
Advertisement

Mahasiswa Meninggal karena Kecelakaan Laut, UGM Kirim Psikolog ke Lokasi KKN di Maluku Tenggara
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
- Serapan Anggaran Makan Bergizi Gratis Hanya 7 Persen, Ini Alasan Badan Gizi Nasional
- Pemerintah Akan Gunakan Teknologi AI untuk Pemetaan Potensi Siswa Sekolah Rakyat
- Lawatan Presiden Prabowo ke Arab Saudi untuk Bahas Kampung Haji hingga Konflik Timur Tengah
- Iran Isyaratkan Bersedia Negosiasi Nuklir Jika AS Tidak Lagi Menyerang
- Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Kepulauan Tokara Jepang
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
Advertisement
Advertisement