Advertisement
Risma Marah-Marah, Fadli Zon: Sebaiknya Ikut Terapi Manajemen Kemarahan
Menteri Sosial Tri Rismaharini (baju putih) saat memberikan keterangan pers terkait bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) di lobi gedung Kementerian Sosial di Jakarta, Rabu (7/4/2021). - Antara\\r\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon ikut mengomentari perilaku Menteri Sosial Tri Rismaharini yang kerap marah-marah di depan publik. Menurutnya perilaku marah-marah Mensos Risma dengan kekerasan verbal tersebut sudah melampaui batas.
"Perilaku marah-marah di depan publik dg kekerasan verbal ini sdh melampaui batas, juga tak selesaikan masalah," kata Fadli Zon melalui akun Twitternya, Minggu (3/10/2021).
Advertisement
Fadli pun menyarankan agar Risma sebaiknya ikut terapi manajemen kemarahan atau anger management.
"Sebaiknya segera ikut terapi “anger management” [manajemen kemarahan]," ujarnya.
Mensos Risma kembali menjadi sorotan publik karena marah-marah kepada seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Gorontalo. Aksi marah-marahnya viral di media sosial.
Dalam video yang beredar di media sosial, Risma tengah berada dalam sebuah rapat. Dia bangkit dari tempat duduknya, lalu berjalan ke arah seorang pendamping PKH sambil menunjuk dada pria tersebut dengan pena.
Baca juga: Hasto Desak Aparat Tuntaskan Kasus Meninggalnya Satgas PDIP
“Tak tembak kamu ya, tak tembak kamu,” ujar Risma dalam video tersebut.
Risma marah diduga terkait dengan data keluarga penermima manfaat (KPM) yang tidak sesuai dengan data Kementerian Sosial.
Aksi Risma marah-marah di depan publik memang bukan yang pertama kalinya ini terjadi. Sebelumnya, Risma sempat marah terhadap ASN Kemensos karena tidak membantu di dapur umum. Dia mengancam akan memindahkan para ASN ke Papua. Hal itu terjadi pada 13 Juli lalu saat Risma mengunjungi Balai Wyata Guna di Bandung.
Saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, Risma juga pernah marah-marah terhadap massa aksi demo UU Cipta Kerja yang dianggap merusak fasilitas umum di Surabaya pada Oktober 2020.
Kader PDIP ini juga sempat emosi saat lantaran dua unit Mobil PCR dari BNPB untuk Surabaya malah dibawa ke Tulung Agung dan Lamongan oleh Pemprov Jawa Timur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
