Risma Marah-Marah, Fadli Zon: Sebaiknya Ikut Terapi Manajemen Kemarahan

Fitri Sartina Dewi

Senin, 04 Oktober 2021 - 08:47 WIB

Bernadheta Dian Saraswati

Risma Marah-Marah, Fadli Zon: Sebaiknya Ikut Terapi Manajemen Kemarahan

Menteri Sosial Tri Rismaharini (baju putih) saat memberikan keterangan pers terkait bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) di lobi gedung Kementerian Sosial di Jakarta, Rabu (7/4/2021). - Antara\\r\\n

Harianjogja.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon ikut mengomentari perilaku Menteri Sosial Tri Rismaharini yang kerap marah-marah di depan publik. Menurutnya perilaku marah-marah Mensos Risma dengan kekerasan verbal tersebut sudah melampaui batas.

"Perilaku marah-marah di depan publik dg kekerasan verbal ini sdh melampaui batas, juga tak selesaikan masalah," kata Fadli Zon melalui akun Twitternya, Minggu (3/10/2021).

Fadli pun menyarankan agar Risma sebaiknya ikut terapi manajemen kemarahan atau anger management.

"Sebaiknya segera ikut terapi “anger management” [manajemen kemarahan]," ujarnya.

Mensos Risma kembali menjadi sorotan publik karena marah-marah kepada seorang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Gorontalo. Aksi marah-marahnya viral di media sosial.

Dalam video yang beredar di media sosial, Risma tengah berada dalam sebuah rapat. Dia bangkit dari tempat duduknya, lalu berjalan ke arah seorang pendamping PKH sambil menunjuk dada pria tersebut dengan pena.

“Tak tembak kamu ya, tak tembak kamu,” ujar Risma dalam video tersebut.

Risma marah diduga terkait dengan data keluarga penermima manfaat (KPM) yang tidak sesuai dengan data Kementerian Sosial.

Aksi Risma marah-marah di depan publik memang bukan yang pertama kalinya ini terjadi. Sebelumnya, Risma sempat marah terhadap ASN Kemensos karena tidak membantu di dapur umum. Dia mengancam akan memindahkan para ASN ke Papua. Hal itu terjadi pada 13 Juli lalu saat Risma mengunjungi Balai Wyata Guna di Bandung.

Saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, Risma juga pernah marah-marah terhadap massa aksi demo UU Cipta Kerja yang dianggap merusak fasilitas umum di Surabaya pada Oktober 2020.

Kader PDIP ini juga sempat emosi saat lantaran dua unit Mobil PCR dari BNPB untuk Surabaya malah dibawa ke Tulung Agung dan Lamongan oleh Pemprov Jawa Timur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : bisnis.com