Advertisement
Pengacara Haris Azhar Sebut Pemerintah Antikritik
Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat UGM) Oce Madril, Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Agil Oktaryal, peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana, kuasa hukum pemohon Mudjikartika, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati memberi keterangan pers ihwal sikap pegiat antikorupsi terhadap problematika revisi UU KPK di Kantor Indonesian Corruption Watch (ICW), pada Senin (9/3/2020). - JIBI/Bisnis.com/Nyoman Ary Wahyudi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Asfinawati, penasihat hukum Haris Azhar dan Fatia Maulida, mengkritik sikap Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Marves) yang memidanakan kedua aktivis tersebut.
Asfinawati menjelaskan pelaporan Luhut Binsar Pandjaitan terhadap Fatia Maulida dan Haris Azhar ke Polda Metro Jaya tersebut menunjukkan sikap pemerintah yang anti kritik dan anti demokrasi.
Bahkan, menurut Asfinawati, sikap Luhut tersebut terkesan bahwa setiap gerak-gerik rakyat tengah diawasi oleh Pemerintah.
"Kan seharusnya yang mengawasi Pemerintah itu adalah masyarakat. Kalau ini kan terbalik. Malah kami yang diawasi Pemerintah. Sikap Pemerintah yang mengawasi dan somasi rakyatnya itu adalah otoriter namanya," tuturnya, Senin (27/9).
Di samping itu, Asfinawati berpandangan bahwa kedua kliennya itu berbicara dalam kapasitas sebagai perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lokataru dan KontraS, bukan pernyataan pribadi.
"Ini ranah pejabat publik. Fatia bertindak sebagai ketua KontraS dan dia tidak bisa diindividualisasi. Ini adalah mandat organisasi. Ada hak setiap orang untuk berbicara untuk urusan pemerintahan," kata Asfinawati.
Sebelumnya Luhut Pandjaitan melaporkan dua aktivis tersebut ke Polda Metro Jaya. Kedua aktivis itu dilaporkan atas dugaan pencemaran baik.
Kendati demikian, Luhut sempat memberikan kesempatan keduanya untuk meminta maaf melalui dua somasi yang dilayangkannya. Namun karena tuntutan tak dipenuhi, Luhut mengambil jalur hukum.
Advertisement
PROMOTED: Kisah Dua Brand Kecantikan Lokal Raup Untung dari Tokopedia: Duvaderm dan Guele
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Daftar Lengkap UMP 6 Provinsi di Jawa, Jateng dan Jabar Bersaing
PUPR Akan Teken 18 Kontrak IKN Rp9,68 Triliun hingga Akhir Tahun
20.000 Buruh Pabrik Foxconn Resign, iPhone 14 Pro dan Pro Max Langka
Advertisement
Satu Keluarga Tewas di Magelang, Ditemukan di Kamar Mandi
Bupati: 323 Orang Meninggal karena Gempa Cianjur
Tak Banyak Daerah Pakai UMP, Buruh Tunggu Pengumuman UMK 7 Desember
Ekonom Sebut UMP Jogja Seharusnya Naik 12,6 Persen, Ini Alasannya
Advertisement
Penonton Piala Dunia 2022 di Qatar Terancam Terpapar Flu Unta, Begini Gejalanya
Gibran Sebut Beking Tambang Pasir Ilegal di Klaten Ngeri
Cerita Satu Masjid yang Masih Kokoh Berdiri di Tengah Proyek Tol Jogja Solo
Jokowi Tunjuk Yudo Margono Jadi Panglima TNI
Advertisement
Berita Pilihan
- Cerita Satu Masjid yang Masih Kokoh Berdiri di Tengah Proyek Tol Jogja Solo
- Viral Rambut Putih, Ganjar Pranowo Unggah Foto Berambut Hitam, Begini Tanggapan PDIP
- Gempa Cianjur: Tim SAR Lanjutkan Pencarian 14 Orang yang Hilang
- Deretan Tragedi Tumpahan Minyak Terbesar
- Perubahan Iklim Picu Kesehatan Mental Perempuan Semakin Buruk
Advertisement
Longsor di Jalur Wonosari-Jogja Belum Mengganggu Pengiriman Logistik
Advertisement
Sajian Musik Etnik Dihadirkan Demi Hidupkan Wisata Budaya Kotagede
Advertisement
Berita Populer
- Ridwan Kamil Sesalkan Pencabutan Label Pemberi Bantuan Tenda di Gempa Cianjur
- Survei Indikator: Polri Masih Terpuruk
- Gedung Setinggi 700 Meter Bakal Dibangun di IKN
- Erick-Gibran Hidupkan Kembali Studio Rekaman Bersejarah yang Mati Suri
- 487 Juta Data Whatsapp Diduga Bocor? Begini Kata Meta
- Jokowi Beri Kode Pilih Capres Rambut Putih, PDIP: Bukan Endorse Ganjar!
- UMP 2023 Diumumkan Hari Ini, Segini Upahmu Kalau Naik 10%
Advertisement
Advertisement
