Advertisement
Tunggakan Pemerintah ke Nakes hingga Rp6,44 Triliun
Tenaga kesehatan memakai APD
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan mencatat tunggakan insentif tenaga kesehatan mencapai Rp6,44 triliun hingga kuartal ketiga tahun ini. Angka itu berasal dari tunggakan insentif sebesar Rp1,23 triliun kepada tenaga kesehatan di tingkat pemerintah pusat dan Rp5,21 triliun pada tingkat daerah.
Pelaksana tugas Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemenkes Kirana Pritasari mengatakan pemerintah menetapkan pagu anggaran untuk insentif tenaga kesehatan di tingkat pusat sebesar Rp7,42 triliun pada tahun ini.
Advertisement
BACA JUGA : Ini Daftar 10 Bupati/Walikota yang Belum Bayar Insentif Nakes
“Untuk tagihan tahun 2021 ini sejak Januari hingga 22 September dengan seluruh tipe fasilitas kesehatan telah dibayarkan sebesar Rp6,19 triliun dengan jumlah tenaga kesehatan sebanyak 908.070 orang,” kata Kirana saat rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Kirana mengatakan tingginya pencatatan tagihan insentif tenaga kesehatan itu juga terlihat di seluruh pemerintah daerah. Menurut dia, kenaikan kurva pandemi pada pertengahan Juni lalu mengakibatkan permintaan tenaga kesehatan relatif tinggi saat itu.
Dengan demikian, alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk insentif tenaga kesehatan itu turut mengalami peningkatan signifikan tahun ini.
“Daerah telah mendapatkan anggaran dan telah ditetapkan 8 persen dari dana DAU dan DBH bisa untuk pembayaran insentif, vaksin dan pengendalian pandemi,” kata dia.
BACA JUGA : Insentif Nakes di Bantul Periode Januari-April 2021 Cair
Berdasarkan pemaparan Kirana di Komisi IX, refocusing anggaran dana DAU/DBH 2021 bagi pemerintah daerah untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan mencapai Rp10,43 triliun. Hingga 16 September 2021, realisasi pembayaran insentif tenaga kesehatan itu sudah mencapai Rp5,22 triliun atau 50,08 persen dari pagu yang ditetapkan.
“Kemendagri telah memberikan surat teguran kepada daerah-daerah yang memiliki realisasi yang sangat rendah,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Oknum Kemenang Minta Uang Secara Berjenjang di Kasus Korupsi Kuota Haji
Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
Advertisement
Algoth: Rangkap Jabatan Tak Perlu Dipersoalkan
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Advertisement
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Advertisement
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Berita Pilihan
- Akreditasi SPPG Perlu Dilakukan untuk Cegah Keracunan
- Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Advertisement
Damkarmat Bantul Tangani 140 Kejadian Kebakaran hingga September 2025
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
- 20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
- DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
- PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
- Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
- PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Advertisement
Advertisement
