Advertisement
PDIP Ancam Beri Sanksi Kader yang Mendeklarasikan Capres, Ini Respons Ganjar
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat memberikan paparan dalam acara pelepasan tim Jelajah Investasi Jabar Jateng 2021, Selasa (31/8 - 2021). Acara ini diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia untuk memetakan potensi investasi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. / Foto: Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengancam akan memberikan sanksi disiplin bagi kadernya yang mendeklarasikan atau dideklarasikan sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.
Informasi itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristyanto dalam menyikapi dinamika politik yang berkembang belakangan ini.
Advertisement
“Sikap partai sangat jelas bahwa keputusan terkait dengan capres dan cawapres berdasarkan keputusan Kongres V dimandatkan kepada ketua umum partai [Megawati Soekarnoputri],” ujar Hasto di Jakarta, Senin (20/9/2021).
BACA JUGA: Kasus Covid di DIY Melandai, Rumah Sakit Mulai Geser Bed
“Dalam hal ada anggota PDIP yang menyebutkan terlebih dulu calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk melalui sukarelawan, sebelum keputusan resmi partai, maka partai akan memberi sanksi disiplin,” tambahnya.
Tanggapan Ganjar
Menyikapi ancaman dari partainya itu, Ganjar Pranowo mengaku sebagai kader akan mengikuti instruksi dari pimpinan partai.
Sebagai kader, saat ini dirinya hanya mendapat tugas untuk fokus dalam penanganan Covid-19.
“Kalau saya membacanya, satu tugasnya ngurus Covid-19. Urusan pilpres, urusan Bu Mega,” ujar Ganjar.
Ganjar juga menegaskan akan tegak lurus dengan aturan partai berlambang kepala banteng itu.
“Wis ngono kui [sudah seperti itu],” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Solopos.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dipecat Tidak Hormat, Polisi Penembak Siswa SMK Semarang Ajukan Banding
Advertisement
PKB Dukung Gagasan Prabowo Perbaiki Sistem Pemilu dan Pilkada
BRIN Teliti Vaksin Ikan untuk Tingkatkan Produktivitas Pangan Akuatik
Alasan RK-Suswono Tidak Jadi Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK
Mantan Menkumham Yasonna Laoly Tak Hadiri Panggilan KPK, Minta Dijadwalkan Ulang
Advertisement
RK-Suswono Terima Hasil Pilkada Jakarta 2024 dan Cabut Aduan di DKPP
Belgia Berikan Hak Kerja Bagi PSK
Mesin Pompa SPBU Meledak, Operator Wanita Alami Luka Bakar
Aktivis HAM Dokumentasikan Kejahatan Bashar al-Assad Terhadap 6.000 Petugas
Advertisement
Presiden Prabowo Hargai PDIP di Luar Pemerintahan
Berita Pilihan
- Ini Daftar Wilayah yang Nihil Permohonan Sengketa Pilkada di MK Termasuk DIY
- Pilkada Jakarta Bersih dari Gugatan Sengketa, Pramono-Rano Karno Sah Menangkan Pemilihan
- Sistem Zonasi dalam PPDB Diminta Berbasis Hak Anak
- Mantan Menkumham Yassona Laoly Dipanggil KPK sebagai Saksi
- Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
Advertisement
Pemkot Berupaya Turunkan Kesenjangan dan Kemiskinan dengan Gandeng Gendong
Advertisement
Mingguan (Jalan-Jalan 14 Desember) - Jogja Selalu Merayakan Buku
Advertisement
Berita Populer
- Wacana Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan, Hardjuno Wiwoho: Langkah Revolusioner Pemberantasan Korupsi
- Golkar Hargai Ketidakhadiran Jokowi di Undangan HUT Partai
- ASN Singapura Terbaik di Dunia, Begini Kondisi ASN Indonesia
- Presiden Prabowo Hargai PDIP di Luar Pemerintahan
- Aktivis HAM Dokumentasikan Kejahatan Bashar al-Assad Terhadap 6.000 Petugas
- Mesin Pompa SPBU Meledak, Operator Wanita Alami Luka Bakar
- Dugaan Korupsi Rp300 Triliun: Helena Lim Bantah Tuduhan Sebagai Pengumpul Keuntungan Smelter
Advertisement
Advertisement
