Advertisement
PDIP Ancam Beri Sanksi Kader yang Mendeklarasikan Capres, Ini Respons Ganjar
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat memberikan paparan dalam acara pelepasan tim Jelajah Investasi Jabar Jateng 2021, Selasa (31/8 - 2021). Acara ini diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia untuk memetakan potensi investasi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. / Foto: Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengancam akan memberikan sanksi disiplin bagi kadernya yang mendeklarasikan atau dideklarasikan sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.
Informasi itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristyanto dalam menyikapi dinamika politik yang berkembang belakangan ini.
Advertisement
“Sikap partai sangat jelas bahwa keputusan terkait dengan capres dan cawapres berdasarkan keputusan Kongres V dimandatkan kepada ketua umum partai [Megawati Soekarnoputri],” ujar Hasto di Jakarta, Senin (20/9/2021).
BACA JUGA: Kasus Covid di DIY Melandai, Rumah Sakit Mulai Geser Bed
“Dalam hal ada anggota PDIP yang menyebutkan terlebih dulu calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk melalui sukarelawan, sebelum keputusan resmi partai, maka partai akan memberi sanksi disiplin,” tambahnya.
Tanggapan Ganjar
Menyikapi ancaman dari partainya itu, Ganjar Pranowo mengaku sebagai kader akan mengikuti instruksi dari pimpinan partai.
Sebagai kader, saat ini dirinya hanya mendapat tugas untuk fokus dalam penanganan Covid-19.
“Kalau saya membacanya, satu tugasnya ngurus Covid-19. Urusan pilpres, urusan Bu Mega,” ujar Ganjar.
Ganjar juga menegaskan akan tegak lurus dengan aturan partai berlambang kepala banteng itu.
“Wis ngono kui [sudah seperti itu],” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Solopos.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
Advertisement
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Pembangunan Tol Jogja-Solo Segmen Prambanan-Purwomartani Sesuai Rencana, Target 2026 Sampai Gerbang Tol Kalasan
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement
