Advertisement
PDIP Ancam Beri Sanksi Kader yang Mendeklarasikan Capres, Ini Respons Ganjar
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat memberikan paparan dalam acara pelepasan tim Jelajah Investasi Jabar Jateng 2021, Selasa (31/8 - 2021). Acara ini diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia untuk memetakan potensi investasi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. / Foto: Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengancam akan memberikan sanksi disiplin bagi kadernya yang mendeklarasikan atau dideklarasikan sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.
Informasi itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristyanto dalam menyikapi dinamika politik yang berkembang belakangan ini.
Advertisement
“Sikap partai sangat jelas bahwa keputusan terkait dengan capres dan cawapres berdasarkan keputusan Kongres V dimandatkan kepada ketua umum partai [Megawati Soekarnoputri],” ujar Hasto di Jakarta, Senin (20/9/2021).
BACA JUGA: Kasus Covid di DIY Melandai, Rumah Sakit Mulai Geser Bed
“Dalam hal ada anggota PDIP yang menyebutkan terlebih dulu calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk melalui sukarelawan, sebelum keputusan resmi partai, maka partai akan memberi sanksi disiplin,” tambahnya.
Tanggapan Ganjar
Menyikapi ancaman dari partainya itu, Ganjar Pranowo mengaku sebagai kader akan mengikuti instruksi dari pimpinan partai.
Sebagai kader, saat ini dirinya hanya mendapat tugas untuk fokus dalam penanganan Covid-19.
“Kalau saya membacanya, satu tugasnya ngurus Covid-19. Urusan pilpres, urusan Bu Mega,” ujar Ganjar.
Ganjar juga menegaskan akan tegak lurus dengan aturan partai berlambang kepala banteng itu.
“Wis ngono kui [sudah seperti itu],” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Solopos.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Advertisement
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Advertisement
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Advertisement
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Berita Pilihan
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
Wabup Sleman Ajak Orang Tua Dampingi Penerima Beasiswa Sleman
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
- Ratusan Siswa di Garut Diduga Keracunan Makanan MBG
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
- Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
Advertisement
Advertisement
