Advertisement
1,3 Juta Data Bocor, Kemenkes Minta Hapus Aplikasi eHAC Lama
Seorang pengguna eHAC di Kota Bekasi, Jawa Barat, memperlihatkan aplikasi lama yang sudah tidak berfungsi, Selasa (31/8/2021). ANTARA - Andi Firdaus
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan meminta masyarakat menghapus aplikasi kartu kesehatan elektronik (eHAC) versi lama seiring dengan temuan kebocoran data.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Anas Ma'ruf mengatakan sebagai langkah mitigasi, maka eHAC yang lama sudah dinonaktifkan.
Advertisement
"Pemerintah juga meminta masyarakat untuk menghapus, menghilangkan atau uninstall aplikasi eHAC yang lama, yang terpisah," katanya dalam konferensi pers pada Selasa (31/8/2021).
Kementerian Kesehatan mengatakan adanya dugaan kebocoran 1,3 juta data pengguna aplikasi eHAC .
Anas menegaskan bahwa kebocoran data terjadi di aplikasi eHAC versi lama. Adapun versi barunya berada di dalam aplikasi Peduli Lindungi.
Dikutip dari laman resmi vpnMentor, tim peneliti Noam Rotem dan Ran Locar mengatakan eHAC tidak memiliki privasi dan protokol keamanan data yang mumpuni, sehingga mengakibatkan data pribadi lebih dari 1,3 pengguna melalui server terekspos.
Data yang bisa diakses beragam, mulai dari identitas pribadi, alamat, nomor telepon, informasi perjalanan, rekam medis, hingga status Covid-19. Total data yang terekspos lebih dari 1,4 juta dengan ukuran mencapai 2 GB.
"Pemerintah meminta masyarakat mengunduh fitur eHAC baru sebagai syarat perjalanan yang sudah terintegrasi dalam aplikasi Peduli Lindungi," ujarnya.
eHAC yang terintegrasi di dalam aplikasi Peduli Lindungi telah dijamin oleh negara karena server dan infrstrukturnya berada di pusat data nasional dan terjamin keamanannya oleh lembaga terkait baik Komiinfo dan Badan Siber dan Sandi Negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Timbulkan 334 Korban, KAI Tutup 309 Perlintasan Sebidang Selama 2024
DPR-MPR Dukung Rencana Retret Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada 2024
Luhut Mengajukan Penerapan Family Office kepada Prabowo pada Februari 2025
Advertisement
KPK Yakin Menang Lawan Gugatan Praperadilan Hasto Kristiyanto
Advertisement
Dugaan Penganiayaan Darso oleh Polisi Jogja, Polda Jateng Periksa 13 Saksi
Biaya Haji Kemungkinan Bisa Turun Lagi
Geledah Rumah Eks Ketua PN Surabaya, Kejaksaan Agung Sita Uang Rp21 Miliar
Advertisement
Kitabisa Salurkan Santunan kepada Ahli Waris di Jogja dan Bogor
Berita Pilihan
- KPK Yakin Menang Lawan Gugatan Praperadilan Hasto Kristiyanto
- Eksespi Hakim Heru Hanindyo Ditolak, Sidang Kasus Suap Vonis Bebas Ronald Tannur Dilanjutkan
- Ini Alasan KPK Belum Menahan Hasto Kristiyanto
- Vaksin dan Masker Dua Alat untuk Cegah Wabah HMPV dan Influenza
- Ini Kenaikan Biaya Haji Indonesia dari Tahun ke Tahun Sejak 2015
Advertisement
Jokowi Bertemu Sultan HB X di Jogja, Ini Hasil Pertemuannya
Advertisement
Bali Masuk 20 Besar Destinasi Wisata Terbaik di Asia Tahun 2025
Advertisement
Berita Populer
- BMKG Minta Nelayan Pantai Selatan Waspada Gelombang Tinggi 15-16 Januari 2025
- KPK Sita Rp350 Miliar Terkait Suap Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari
- Omzet Pedagang Kantin Sekolah Menurun Terdampak MBG, Begini Respons Kepala BGN
- KPK Panggil Plt Dirjen Imigrasi Terkait Kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
- Pemerintah Akan Tindak Tegas Pedagang Jual Beras SPHP Di Atas HET
- DPR RI Dukung Pemerintah Terbitkan Aturan Pembatasan Penggunaan Medsos untuk Anak
- KPK Panggil 2 Saksi Terkait Suap Harun Masiku
Advertisement
Advertisement
