Advertisement

Parpol Koalisi Pemerintah Makin Gemuk, Pengamat: Bahaya!

Oktaviano DB Hana
Jum'at, 27 Agustus 2021 - 13:47 WIB
Bernadheta Dian Saraswati
Parpol Koalisi Pemerintah Makin Gemuk, Pengamat: Bahaya! Presiden Joko Widodo (kanan) menerima kedatangan Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/5/2019). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) disebut-sebut bergabung ke koalisi pemerintah. Hal itu dinilai menjadi ancaman serius bagi demokrasi di Indonesia karena akan berdampak pada kinerja DPR yang disebut kian lemah daya tawarnya di hadapan pemerintah.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menjelaskan menjelaskan bergabungnya PAN itu membuat kursi parpol koalisi pemerintah di parlemen bertambah secara signifikan.

Advertisement

Tambahan 44 kursi PAN pada koalisi parpol pendukung pemerintah menjadikan kursi koalisi seluruhnya berjumlah 471 kursi. Sebaliknya, jelas Lucius, kursi oposisi menciut hingga tersisa 104 kursi saja. Dengan kata lain, kekuatan koalisi di Parlemen menguasai 81,9 persen.

Di satu sisi, jelas dia, kekuatan koalisi yang dominan memang merupakan satu misi sistem presidensial. Namun di sisi lain, dia menilai kewenangan check and balances parlemen berpotensi kian kabur ketika koalisi parpol dibangun sekedar untuk menikmati kekuasaan.

Alhasil, Lucius menilai kondisi tersebut membuat DPR yang didominasi koalisi akan cenderung mendukung kebijakan pemerintah. 

"Maka apa saja yang diajukan Pemerintah nyaris tak terhambat untuk diwujudnyatakan berkat kekuatan besar koalisi di DPR. Ini bahaya serius bagi demokrasi kita. DPR yang mestinya menjadi perwujudan kekuatan penyeimbang akan menjadi kekuatan pendukung pemerintah saja," tegasnya kepada Bisnis, Kamis (26/8/2021).

Dampaknya, kata Lucius, akan terlihat pada kinerja DPR yang tak akan banyak berubah menjadi lebih baik. Dia menilai DPR hanya akan menunggu apa kebijakan Pemerintah yang memerlukan persetujuan mereka.

"Jadi bersama dengan dominannya koalisi di parlemen, DPR sendiri akan semakin lemah posisi tawarnya di hadapan pemerintah. Pemerintah menjadi kian mudah menentukan arah kebjjakan tanpa kehadiran pikiran kritis dari parlemen kekuatan Demokrat dan PKS sebagai oposisi mungkin akan mengganggu suasana, tetapi tak akan mampu merubah keputusan," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : bisnis.com

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

alt

Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Sabtu 20 April 2024, Tiket Rp50 Ribu

Jogja
| Sabtu, 20 April 2024, 04:17 WIB

Advertisement

alt

Pengunjung Kopi Klotok Membeludak Saat Libur Lebaran, Antrean Mengular sampai 20 Meter

Wisata
| Minggu, 14 April 2024, 18:47 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement