Advertisement
Kemendag Tak Lagi Urus Stok dan Harga Pangan, Diganti Badan Pangan Nasional
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan regulasi yang menjadi landasan pembentukan Badan Pangan Nasional. Pembentukan lembaga tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional.
Pembentukan Badan Pangan Nasional merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 129 Undang-Undang No. 18/2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Advertisement
“Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,” demikian bunyi Pasal 1 regulasi tersebut.
Pasal 3 regulasi ini lebih lanjut menjelaskan sejumlah fungsi yang dijalankan Badan Pangan Nasional. Di antaranya adalah koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Selain itu, Badan Pangan Nasional menjalankan fungsi pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan.
Badan Pangan Nasional juga akan menerima pendelegasian kewenangan dari Kemendag dan Kementerian Pertanian. Kewenangan tersebut mencakup perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan dan perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan.
Badan tersebut juga akan berwenang merumuskan kebijakan dan menetapkan besaran jumlah cadangan pangan pemerintah yang akan dikelola oleh Perum Bulog. Perumusan kebijakan dan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan rafaksi harga juga akan menjadi kewenangan badan baru ini.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menjelaskan bahwa tugas untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan tidak lagi menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan dengan hadirnya Badan Pangan Nasional.
“Peran pemerintah untuk ketersediaan pasokan tetap ada. Hanya saja tidak lagi dari Kemendag, tetapi dari Badan Pangan Nasional,” kata Oke, Rabu (25/8/2021).
Oke memastikan stabilitas harga dan inflasi, khususnya bahan pokok, tetap akan dijaga oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dengan BUMN di bidang pangan sebagai instrumennya.
“Dengan demikian tidak perlu rapat koordinasi lagi,” terang Oke merujuk pada rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Stabilitas harga pangan sendiri menjadi isu krusial di tengah pandemi. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan tingkat inflasi pada 2021 bakal sesuai target pemerintah di kisaran 2 sampai 4 persen.
Perry juga memperkirakan tingkat inflasi pada 2022 akan mencapai kisaran yang sama, 2 hingga 4 persen, seiring dengan meningkatnya permintaan domestik dan terjaganya ketersediaan pasokan. Namun, dia tetap memperingatkan soal risiko kenaikan inflasi pada tahun depan imbas dari naiknya permintaan serta kenaikan harga komoditas dunia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
Advertisement
Jalan Rusak di Sleman Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Pasang Spanduk Obyek Wisata Jeglongan Sewu
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Arab Saudi Rilis Aturan Baru Visa Umrah 2024, Simak Informasi Lengkapnya
- Pemerintah dan DPR Didesak Segera Mengesahkan RUU Perampasan Aset
- Detik-detik Pasutri Terseret Banjir Lahar Hujan Semeru, Jembatan Ambrol saat Dilintasi
- Seorang Polisi Berkendara dalam Kondisi Mabuk hingga Tabrak Pagar, Kompolnas: Memalukan!
- TNI Tembak 2 Anggota OPM di Nduga, Sita Pistol hingga Anak Panah di Tempat Persembunyian
- Pelajar SMA Negeri 1 Cisaat Sukabumi Meninggal saat Seleksi Paskibra
- Lowongan Kerja: Kementerian PUPR Akan Buka 6.300 Formasi CPNS dan 19.900 PPPK, Ini Rinciannya
Advertisement
Advertisement