Advertisement
Puan Maharani: Jangan Sampai Data Pribadi untuk Vaksinasi Bocor

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - DPR mengimbau pemerintah pusat agar mewaspadai kebocoran data pribadi masyarakat saat melakukan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.
Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa semua prosedur dan teknis prosesi vaksinasi yang dilakukan pemerintah pusat dewasa ini berpotensi menjadi celah bagi kebocoran data pribadi warga yang harus segera dicegah.
Advertisement
BACA JUGA : Dinkes Gunungkidul Targetkan Vaksinasi 4.000 Warga per Hari
"Jangan sampai fotokopi e-KTP, sebagai syarat vaksinasi bocor dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tuturnya dalam siaran pers, Senin (26/7/2021).
Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, data pribadi yang bocor dikhawatirkan disalahgunakan untuk pinjaman online fiktif, bahkan hingga pembobolan bank terhadap pemilik data tersebut.
"Kan kasihan kalau tiba-tiba warga yang e-KTP-nya tercecer dan disalahgunakan tiba-tiba ditagih oleh pihak pinjaman online, padahal dia tidak pernah meminjam uang tersebut,” katanya.
Puan meminta para penyelenggara vaksinasi di lapangan tidak mempersulit warga calon peserta vaksinasi untuk menyediakan syarat fotokopi e-KTP. Terlebih menurut Puan, dalam pentunjuk teknis yang dikeluarkan Kemenkes juga tidak mensyaratkan bukti fisik tersebut.
BACA JUGA : DPD PAN Sleman Gelar Vaksinasi Massal
“Tolonglah penyelenggara vaksin di lapangan, jangan mempersulit warga dalam keadaan yang sudah sulit begini. Di zaman sekarang sudah serba digital, sebisanya kurangi syarat dokumen fisik yang berisi data pribadi warga,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Update Jadwal KRL Jogja Solo per Rabu, 16 Juli 2025, Lengkap dari Stasiun Tugu hingga Palur
Advertisement

Berwisata di Tengah Bediding Saat Udara Dingin, Ini Tips Agar Tetap Sehat
Advertisement
Berita Populer
- Wakil Wali Kota Serang Kena Tilang Gegera Bonceng Anak Tanoa Helm
- Trump Minta Rusia Akhiri Perang Ukraina dalam 50 Hari atau Kena Tarif 100 Persen
- Didampingi Hotman Paris, Nadiem Makarim Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Korupsi Chromebook
- Rencana Pembangunan Rumah Subsidi Tipe 18/25 Dibatalkan, Ini Alasan dari Menteri PKP
- 27 Juli, Penerbangan Moskow-Pyongyang Dibuka
- Situasi di Gaza Mengerikan, Sekjen PBB Desak Akses Bantuan Masuk
- 11 Korban Kapal Karam di Selat Sipora Ditemukan Dalam Kondisi Selamat
Advertisement
Advertisement