Advertisement
Kasus Kontrak Tidak Diperpanjang Diprediksi Marak Terjadi selama PPKM
Sejumlah pegawai PT Kahatex berjalan keluar kawasan pabrik di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (17/6/2020). Data dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, per 27 Mei 2020 sebanyak 3.066.567 pekerja dikenai pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan akibat pandemi Covid-19. ANTARA FOTO - Raisan Al Farisi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani memperkirakan gelombang PHK tidak akan besar selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun, perumahan serta tidak diperpanjangnya masa kerja karyawan kontrak dinilai akan cukup marak terjadi.
"Namun, kami tidak bisa memperkirakan berapa jumlah pekerja yang akan dirumahkan atau tidak diperpanjang kontraknya menyusul penerapan PPKM ini," ujar Hariyadi konferensi pers yang diselenggarakan Apindo, Rabu (21/7/2021).
Advertisement
Menurutnya, perumahan dan kontrak pekerja yang tidak diperpanjang tersebut terpaksa dilakukan di sejumlah sektor yang mengalami kondisi paling sulit dalam menghadapi perubahan situasi akhir-akhir ini. Salah satu yang terdampak paling parah ada usaha di sektor jasa.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menilai pemerintah telah mengupayakan langkah mitigasi melalui program Kartu Prakerja dan bantuan subsidi upah.
"Untuk bantuan subsidi upah, pelaku usaha meminta pemerintah mengatur kriterianya agar bisa benar-benar menjadi kompensasi untuk gaji yang dibayarkan perusahaan," ujarnya.
Sebab, sambungnya, sejauh ini perusahaan tetap membayarkan gaji karyawan sedangkan bantuan subsidi upah terpisah dari gaji yang dibayarkan. Ketentuan tersebut, tambahnya, diperlukan terutama untuk perusahaan di sektor padat karya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Advertisement
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
Advertisement
Advertisement
