Omzet Pedagang Pasar Anjlok Saat PPKM Darurat

Iim Fathimah Timorria

Selasa, 20 Juli 2021 - 15:17 WIB

Budi Cahyana

Omzet Pedagang Pasar Anjlok Saat PPKM Darurat

Petugas menyuntikan vaksin Covid-19 kepada pedagang di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta, Rabu (17/2/2021). Vaksinasi Covid-19 tahap kedua yang diberikan untuk pekerja publik dan lansia itu dimulai dari pedagang Pasar Tanah Abang. ANTARA FOTO - Hafidz Mubarak A

Harianjogja.com, JAKARTA – Pedagang pasar meminta pemerintah mengevaluasi PPKM Darurat. Penurunan omzet dan penutupan lapak marak terjadi selama pembatasan.

Ketua Bidang Kajian Penelitan dan Pengembangan DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Badrussalam mengatakan aktivitas perdagangan telah terganggu dalam durasi hampir sebulan sejak PPKM Darurat dimulai pada 3 Juli 2021.

Selama pembatasan, hanya pasar atau pusat perbelanjaan yang menawarkan produk pangan saja yang diizinkan beroperasi.

Dalam catatan DPP IKAPPI, ada sekitar 5 juta pedagang pasar dari 12 juta atau 43 persen pedagang pasar tradisional di berbagai daerah yang terpaksa menutup layanan akibat sepinya pasar dan minimnya pembeli akibat pandemi.

Sementara itu, sekitar 6,7 juta atau 57 persen pedagang pasar yang masih beroperasi melaporkan penurunan pendapatan sekitar 70 sampai 90 persen dibandingkan dengan situasi normal.

"Menanggapi kondisi saat ini, DPP Ikappi memohon dan mengajak para pihak untuk bahu membahu menyelesaikan hal ini. Kami mohon ke pemerintah agar pemberlakukan PPKM Darurat perlu dievaluasi secara seksama supaya penerapan aturan ini tidak memperparah kondisi pedagang pasar sebagai penggerak ekonomi semakin sulit dan tak berdaya," kata Badrussalam dalam siaran pers, Selasa (20/7/2021).

Bersamaan dengan berkurangnya pendapatan, Badrussalam mengatakan pandemi Covid-19 juga berdampak pada kesehatan pedagang. Sampai 19 Juli 2021, setidaknya terdapat 1.998 kasus pedagang pasar yang dinyatakan positif Covid-19 yang tersebar di 333 pasar.

Badrussalam mengatakan sejumlah upaya telah diambil untuk menjaga kesehatan para pedagang, termasuk upaya untuk mencapai kekebalan komunitas. Dia menyebut Ikappi dan Polri telah bekerjasama melaksanakan vaksinasi bagi pedagang agar masyarakat merasa aman saat berbelanja ke pasar.

"Akan tetapi, karena pemerintah hanya menyediakan vaksinnya saja, kami memohon kepada para pihak yang peduli, terutama perusahaan yang selama ini produknya beredar di pasar agar menggelontorkan anggaran CSR nya untuk membiayai pelaksanaan vaksinasi bagi pedagang pasar," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis.com