Banyak Masyarakat Khawatir Tingginya Kasus Covid-19, Begini Respons Jokowi

Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan PPKM Darurat di Jawa-Bali mulai 3-20 Juli 2021 - Youtube: Sekretariat Presiden
18 Juli 2021 07:57 WIB Lili Sunardi News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo meminta pola komunikasi terkait Covid-19 harus memunculkan optimisme, sehingga tidak terjadi mispersepsi di tengah masyarakat.

Dalam pengantar sebelum Rapat Terbatas Evaluasi PPKM darurat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa saat ini banyak masyarakat yang khawatir terkait berita peningkatan kasus Covid-19, termasuk jumlah kematian yang tinggi setiap harinya.

“Terus terang saja, masyarakat ini khawatir mengenai Covid-19 yang naik terus, kemudian [jumlah] kematian yang tinggi. Kemudian juga yang berkaitan dengan urusan makan, urusan perut ini hati-hati,” katanya dikutip dari akun Youtube resmi Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).

BACA JUGA : Waduh, Bantul Kekurangan Petugas Pengawas Pemotongan Hewan Kurban

Presiden menyampaikan, jangan sampai masyarakat merasa frustasi karena kesalahan pemerintah dalam berkomunikasi dan menjalankan sebuah kebijakan.

Komunikasi yang baik juga perlu dilakukan terkait perayaan Iduladha tahun ini. Menurut Presiden, Menteri Agama harus mampu berkomunikasi hingga ke tingkat bawah agar Iduladha tahun ini bisa dirayakan secara khidmat dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Mungkin Wakil Presiden bisa membantu dalam hal ini. Pak Menteri Agama bisa mengkomunikasikan ke bawah, sehingga perayaan Iduladha betul-betul bisa lebih khidmat, tetapi semuanya bisa menjaga protokol kesehatan,” ucapnya.

Secara terpisah, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) sangat penting dalam implementasi protokol kesehatan saat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada Iduladha 1442 H.

BACA JUGA : Penyembelihan Hewan Kurban Wajib Kantongi Rekomendasi Pemkab

Dia melihat ada potensi terjadinya kerumunan dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban.

“Untuk itu kami mohon dukungan kerja sama kepala daerah dan Forkopinda dalam implementasi SE Nomor 17/2021 ini dapat berjalan dengan cepat. Karena momen penyembelihan hewan qurban ini berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti pembagian daging qurban,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kemenag telah mengeluarkan edaran Nomor 17/2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Iduladha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menurutnya, sosialisasi edaran itu sudah berjalan dengan baik. Seluruh pejabat Kemenag, pusat dan daerah hingga para penyuluh agama, dikerahkan dalam sosialisasi ini.

Begitu juga dengan dukungan NU, Muhammadiyah, MUI dan ormas keagamaan lainnya yang ikut membantu sehingga edaran ini dapat diterima oleh masyarakat.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia