Advertisement
Perkumpulan Ojek dan Taksi Online Tolak Perpanjangan PPKM Darurat

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Rencana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli tahun ini mendapat penolakan dari para pengemudi ojek online dan taksi online.
Sekretaris Jenderal Perkumpulan Armada Sewa (PAS Indonesia) Wiwit Sudarsono mengatakan saat ini keadaan ojek online (ojol) dan taksi online berada di level yang sangat memprihatinkan.
Advertisement
"Terkait isu yang hangat saat ini yaitu rencana diperpanjangnya PPKM, kami menolak apabila PPKM diperpanjang," katanya kepada Bisnis, Jumat (16/7/2021).
Baca juga: Varian Delta Menggila, Catat 7 Aktivitas yang Dilakukan dan Dihindari
Dia menyebut kebijakan ketat yang membatasi mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat berimbas pada sepinya orderan penumpang. Hal itu juga dipersulit dengan adanya beberapa pos penyekatan yang menghambat para driver ojol maupun taksi online untuk melakukan aktivitasnya.
"Banyak kejadian di pos penyekatan, bahwasanya ojol maupun taksi online yang telah memiliki STRP [Surat Tanda Registrasi Pekerja] tidak diperkenankan melintasi pos penyekatan. Hal ini tentu berseberangan dengan kebijakan Pemda DKI Jakarta melalui Kadishub yang menyebutkan bahwa ojol dan taksi online bisa melintasi pos penyekatan dengan dilengkapi dokumen STRP," keluhnya.
Menurutnya, tertuang jelas dalam instruksi Mendagri No.15/2021 bahwa sektor esensial dan kritikal diperbolehkan beraktivitas dengan beberapa ketentuan. Sementara ojol dan taksi online yang masuk dalam sektor tersebut masih dipersulit dalam beraktivitas.
"Maka dari itu, kami dan beberapa rekan organisasi yang menaungi driver online dan ojek online, menolak apabila PPKM Darurat diperpanjang," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat berada di Hotel University Club UGM mengatakan Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021.
"Tadi Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo [Jateng] sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini," kata Muhadjir dilansir dari Antara, Jumat (16/7/2021).
Baca juga: Covid-19 Melejit, Ekonom Minta Pemerintah Kesampingkan Pertumbuhan Ekonomi
Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa pemerintah terus mengamati dengan cermat dampak yang ditimbulkan kebijakan PPKM Darurat. Termasuk rencana memperpanjang masa PPKM Darurat yang banyak diperdebatkan belakangan ini.
Dia mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menerapkan kebijakan secara proporsional. Dia tak ingin kebijakan tersebut justru kontraproduktif dan berdampak negatif bagi aktivitas masyarakat secara keseluruhan.
"Kami ada tim yang terus mengamati, sampai seberapa jauh kita boleh pergi [melanjutkan kebijakan]. Istilah saya itu, kalau kita membengkokkan sesuatu harus ada batasnya, kalau bengkok terus ya patah,” katanya dalam konferensi pers, dikutip dari YouTube Kemenko Marves, Kamis (15/7/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Pemkot Jogja Siapkan Pembatasan Bus Besar dan Uji Coba Malioboro Bebas Kendaraan Bermotor Tahun Ini
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement