Advertisement
Anggaran Subsidi Bunga KUR Ditambah Rp16,7 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjukan bukti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). - JIBI/Bisnis.com/Eusebio Chrysnamurti
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp16,7 triliun hingga akhir 2021.
Berdasarkan bahan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Raker bersama Banggar DPR RI, Senin (12/7/2021), pemerintah targetkan penambahan anggaran subsidi tersebut disalurkan untuk 7,6 juta debitur.
Advertisement
“Tambahan subsidi KUR dengan target 7,6 juta debitur senilai Rp16,7 triliun,” tulis Sri Mulyani dalam bahan paparannya.
Dengan tambahan tersebut, total anggaran subsidi KUR pada tahun ini mencapai Rp31,6 triliun.
Adapun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi bunga KUR hingga semester I/2021 telah mencapai Rp8 triliun kepada sebanyak 3,3 juta debitur.
Di samping subsidi bunga KUR, pemerintah juga melakukan penambahan anggaran untuk beberapa subsidi lainnya, seperti bansos tunai senilai Rp6 triliun kepada 10 juta KPM dan melanjutkan program Kartu Prakerja dengan anggaran Rp10 triliun untuk 2,8 juta peserta.
Sri Mulyani menyampaikan, risiko dari pandemi Covid-19 masih tinggi, khususnya dengan adanya varian delta. PPKM darurat yang diberlakukan untuk mengendalikan Covid-19 pun akan berimplikasi pada tingkat konsumsi masyarakat.
Akibatnya, pemulihan ekonomi akan tertahan. Dia pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2021 akan melambat pada kisaran 4 hingga 5,4 persen secara tahunan.
Sementara, pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan tahun 2021 diperkirakan mencapai kisaran 3,7 hingga 4,5 persen.
Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan belanja negara akan terus diakselerasi untuk mendukung pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional baik di tingkat pusat maupun daerah.
Pada semester I/2021, pemerintah telah merealisasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp203 triliun. Sri Mulyani optimistis anggaran perlindungan sosial akan terealisasi sebesar Rp491,5 triliun pada akhir 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
- Garuda Selangkah Lagi Menuju Paris, Ini Fakta tentang Olimpiade Melbourne 1956
- Satu Kemenangan Lagi menuju Olimpiade Paris, STY: Percayai Saya, Ikuti Saya!
- Koalisi Berkah Pecah, Hari Wuryanto Bakal Maju sebagai Calon Bupati Madiun 2024
- Garuda Muda Wajib Waspada, 3 Pemain Uzbekistan Bermain di Prancis dan Rusia
Advertisement
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Advertisement
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
LITERASI KESEHATAN: Warga Lansia Diminta Bijak Memilih Jenis Olahraga
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
