YLKI Desak Pemerintah Serius Awasi Harga Obat dan Oksigen

Thomas Mola

Minggu, 11 Juli 2021 - 14:27 WIB

Sunartono

YLKI Desak Pemerintah Serius Awasi Harga Obat dan Oksigen

Petugas Sudin Sumber Daya Air DKI Jakarta bersiap memindahkan tabung oksigen ke bak truk di salah satu pabrik pengisian oksigen kawasan Cakung, Jakarta, Kamis (1/7/2021). Pemprov DKI Jakarta mengerahkan kendaraan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membantu mempercepat proses pendistribusian tabung oksigen ke sejumlah rumah sakit seiring meningkatnya kasus terkonfirmasi Covid-19 di wilayah Jakarta. - Antara

Harianjogja.com, JAKARTA - Langkah Kementerian BUMN untuk membantu masyarakat menghadapi Covid-19 dengan memproduksi obat dan pengadaan oksigen dinilai sangat tepat. Selanjutnya, pemerintah diminta mengawasi harga obat-obatan khususnya di platform digital.

Sularsi, Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan Indonesia saat ini memasuki fase darurat pandemi Covid-19. Pengaturan dan koordinasi yang dilakukan Kementerian BUMN diharapkan dapat memenuhi kebutuhan oksigen dan obat-obatan bagi masyarakat yang isolasi mandiri (isoma).

"Peran pemerintah sangat penting dalam penanggulangan Covid-19 dalam melakukan koordinasi dan pengawasan. Khususnya dalam mengawasi harga obat dan oksigen bagi masyarakat. Jangan sampai kejadian awal pandemi terjadi lagi," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (11/7/2021).

Sularsi menuturkan dengan menyediakan vitamin dan oksigen maka dari sisi suplai akan aman. Namun, agar obat, vitamin dan oksigen dapat diterima masyarakat dengan harga terjangkau, katanya, pemerintah perlu mengawasi marketplace yang selama ini menjual obat dan vitamin.

Dari pengamatan YLKI, katanya, harga obat, vitamin dan oksigen di marketplace terbilang sangat mahal dan di luar kewajaran. Kementerian Kesehatan, jelasnya, telah mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk obat, vitamin dan oksigen, tetapi dalam praktik pengawasan masih perlu ditingkatkan.

Menurutnya, pemerintah harus menunjuk koordinator untuk melakukan pengawasan dan distribusi obat, vitamin maupun oksigen di platform digital. Dengan begitu, marketplace ikut membantu pemerintah dalam mengontrol dan mengawasi harga obat dan oksigen termasuk menyediakan hotline pengaduan masyarakat.

"Bekerja sama marketplace dan telemedicine diharapkan mampu memberikan informasi ketersediaan obat, vitamin dan oksigen bagi masyarakat yang tengah melakukan isoma. Jika ada pelanggaran atau penyalahgunaan, Pemerintah harus segera menindak dengan tegas. Ini masalah kemanusiaan," tambahnya.

Sularsi menyarankan pemerintah dapat menggunakan jalur distribusi obat yang sudah dimiliki oleh perusahaan BUMN atau swasta mitra pemerintah. Saat ini Pemerintah sudah menggandeng platform digital telemedicine sehingga masyarakat yang melakukan isoma memiliki keleluasaan untuk menggunakan telemedicine.

Dia berharap ke depan, masyarakat yang berkonsultasi dengan dokter di telemedicine dapat mengambil obat di apotek milik BUMN atau mitra pemerintah. Hal itu menjadi salah satu solusi untuk mengawasi distribusi obat sekaligus mengurangi beban fasilitas kesehatan yang sudah sangat tinggi.

Sularsi berpendapat agar pasokan oksigen tetap tersedia, pemerintah dapat menggunakan BUMN untuk instalasi pembuatan oksigen medis. Saat ini, akuinya, pasokan oksigen sudah memadai tetapi untuk jangka panjang perlu disiapkan mengingat tidak tahu kapan Covid-19 akan berakhir.

"Karena itu pemerintah perlu menginstruksikan BUMN untuk melakukan inovasi dan mengoptimalkan kapasitasnya membuat instalasi produksi oksigen di rumah sakit. Kita harus memberdayakan perusahaan BUMN dan swasta nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan kualitas sesuai dengan standar kesehatan," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia