Advertisement
Pemerintah Targetkan Seluruh Bidang Tanah Terdaftar dalam PTSL pada 2025

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pada 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
PTSL merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan.
Advertisement
Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah Kementerian ATR/BPN Nurhadi Putra mengataka melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.
Dia menuturkan capaian-capaian pendaftaran tanah melalui PTSL selalu naik setiap tahunnya, terbukti sejak 2017 terdaftar 5,4 juta bidang lalu pada 2018 sebanyak 9,3 juta bidang dan meningkat lagi pada 2019 sebanyak 11,2 juta bidang.
Baca juga: 122 Orang Mendaftar Donor Darah di Polres Magelang, Stok Darah PMI Aman Sepekan ke Depan
"Pada 2020 walaupun tidak sesuai target karena adanya pandemi Covid-19 dapat terealisasi 6,8 juta bidang. Harapannya pada 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar," ungkapnya melalui keterangan tertulis pada Senin (28/6/2021)
Dia menyebutkan sertifikat hak atas tanah dapat digunakan sebagai modal usaha tentunya dengan perhitungan yang sangat matang.
"Selain mendapatkan kepastian secara hukum juga bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan lain seperti diagunkan untuk modal usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," paparnya.
Baca juga: Pemerintah Perketat PPKM Mikro, Operasional Mal Sampai Pukul 17.00 WIB
Selain itu, PTSL dapat meminimalisasi praktik mafia tanah karena mafia tanah akan masuk kepada tanah-tanah yang belum bersertifikat.
Menurutnya, dengan pendaftaran tanah ini akan meningkatkan kualitas data pertanahan yang sangat bermanfaat untuk perencanaan pembangunan.
Dia menambahkan Kementerian ATR/BPN juga telah memulai beralih ke sistem pelayanan elektronik yakni pengecekan sertipikat, Hak Tanggungan elektronik (HT-el), Hak Roya dan Zona Nilai Tanah (ZNT).
"Diharapkan dengan layanan elektronik akan mempermudah masyarakat dan semua layanan elektronik akan akuntabel dan transparan," ucap Nurhadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement

Pembangunan Tol Jogja-Solo Segmen Prambanan-Purwomartani Sesuai Rencana, Target 2026 Sampai Gerbang Tol Kalasan
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement