Lembaga Penjaminan & Keuangan Terbukti Meningkatkan Akses Air Minum dan Sanitasi untuk Masyarakat

Harianjogja.com, JAKARTA--Pandemi COVID-19 ini telah menyadarkan kita bahwa kebutuhan air dan sanitasi kian penting terutama dalam menjaga kesehatan masyarakat. Searah dengan imbauan dan anjuran pemerintah, salah satu protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran virus adalah dengan sering mencuci tangan menggunakan air yang mengalir.

Hal ini bukan perkara mudah, khususnya bagi masyarakat yang mengalami keterbatasaan akses air. Tantangan dalam penyediaan air dan sanitasi di Indonesia, sebenarnya bukan hal baru. Berbagai upaya telah dilakukan agar air minum dan sanitasi dapat diakses oleh masyarakat.

Pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan akses air minum dan sanitasi bagi seluruh masyarakat seperti yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan mendukung percepatan pencapaian target keenam dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030.

Oleh karena itu, pembangunan sarana aksesibilitas air minum dan sanitasi harus semakin diprioritaskan. Sejak tahun 2017, Water.org bekerja sama dengan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) untuk mendorong peningkatan kapasitas Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan (KPSPAMS) agar dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat perdesaan terhadap akses air minum aman dan sanitasi.

Dalam mendorong peningkatan akses air minum dan sanitasi, Direktur Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Yudha Mediawan, menekankan perlunya perencanaan yang tepat dan pemanfaatan berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan penyediaan akses air minum dan sanitasi.

Salah satu bentuk pembiayaan alternatif dan kerja sama dengan berbagai pihak adalah dengan menggandeng lembaga keuangan untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan akses air minum dan sanitasi.

Guna memperluas jangkauan dan jaminan keamanan pembiayaan di lembaga-lembaga keuangan untuk beroperasi, Direktorat Air Minum, Kementerian PUPR; Water.org, dan PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah (PT Jamkrida Jateng) telah melakukan kerja sama untuk memberikan penjaminan kredit kepada lembaga keuangan, yaitu seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK), di Jawa Tengah yang memiliki produk kredit air dan sanitasi untuk KPSPAMS.

Direktur Utama PT Jamkrida Jateng, Nazir Siregar mengungkapkan bahwa kerja sama ke I, telah sukses dilaksanakan dan berakhir pada 31 Desember 2020.

Kerja sama tersebut kemudian dilanjutkan dengan kerja sama ke II hingga 31 Desember 2022. Sampai dengan April 2021, PT
Jamkrida Jateng melalui skema kerja sama dengan KemenPUPR dan Water.org, telah memberikan 41 penjaminanan kredit dengan total nominal pokok pinjaman sebesar Rp1.203.000.000 kepada 9 lembaga keuangan yang menyalurkan kredit kepada KPSPAMS.

Ia juga menekankan bahwa fasilitas penjaminan kredit tersebut telah mempermudah KPSPAMS mengakses lembaga keuangan. Di lain sisi, penjaminan juga membuat lembaga keuangan merasa aman untuk memberikan kredit kepada KPSPAMS.
Kredit mikro turut berperan dalam meningkatkan akses air minum bagi 4,2 juta jiwa dan terpenuhinya target 100 persen akses air minum bagi 405 desa di Jawa Tengah melalui Program Pamsimas.

Keberhasilan ini menjawab keraguan stereotype “kurang profit” nya sektor pembiayaan akses air dan sanitasi, khususnya untuk KPSPAMS. Dalam catatan Water.org selama mendukung program Pamsimas dari Kementerian PUPR, hingga Mei 2021 telah tersalurkan sebanyak 424 pinjaman untuk pengembangan air minum dan sanitasi dengan total pokok pinjaman lebih dari Rp 14 miliar dari sekitar 22 lembaga keuangan.

“Kami mengapresiasi pendekatan dan inovasi alternatif pembiayaan bagi KSPAMS yang dicetuskan Water.org melalui mitra lembaga keuangannya. Apalagi dengan adanya penjaminan kredit oleh PT Jamkrida Jateng, maka lembaga keuangan bisa mendapatkan “keamanan” dalam beroperasi,” Ia mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian untuk menyediakan anggaran tersebut melalui APBD maupun APBN. Tahun 2021 Kementerian PUPR juga menargetkan sekitar 3.400 KPSPAMS terbentuk.

“Dengan adanya tambahan sebanyak 3.400 KSPAMS di tahun 2021, maka sampai dengan akhir 2021 ditargetkan bisa terbentuk lebih dari 35.400 KPSPAMS di Indonesia, guna memberikan akses air minum dan sanitasi yang sehat bagi masyarakat di perdesaan. Kami berharap dengan jaminan dari PT Jamkrida Jateng, lembaga keuangan bisa lebih aktif dalam berkontribusi untuk terpenuhinya akses air minum dan sanitasi di Indonesa,“ jelas Direktur Air Minum, DJCK, Kementerian PUPR, Yudha Mediawan.

Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah, Edy Sulistyo Bramantyo, menyatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung sepenuhnya kerja sama KemenPUPR, Water.org, dan PT Jamkrida Jateng karena penjaminan kredit untuk KPSPAMS adalah salah satu strategi pencapaian akses air minum dan sanitasi sesuai RPJMN 2020-2024. Ia juga menambahkan bahwa fasilitas penjaminan telah nyata membantu masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah serta yang berada di daerah terpencil dalam mengakses air minum dan sanitasi.

Dia juga menambahkan, program Pamsimas di Jawa Tengah telah menunjukkan kontribusi yang cukup baik. Dari total 4.828 desa Pamsimas di Jawa Tengah (sampai dengan akhir tahun 2020), terdapat 4.631 desa hijau (95,91 persen), 101 desa kuning (2,09 persen), dan 96 desa merah (1,98 persen). 'Desa Hijau', yang dimaksud adalah KPSPAMS yang berpotensi mampu mengakses kredit mikro dari lembaga kuangan.

“Dalam catatan kami, 97% KSPAMS membayar dengan baik pinjaman yang diberikan melalui lembaga keuangan yang didukung penuh penjaminanya oleh PT Jamkrida Jateng. Selain itu kami juga melakukan pendampingan dan bantuan teknis dalam pengembangan tata kelola atau manajemen, perencanaan pengembangan sistem, hingga penyusunan proposal bisnis,” jelas Senior Program Manager Water.org Indonesia, Rachmad Hidayad. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News