Advertisement
Vaksinasi di Kota-kota Ini Harus Jadi Prioritas

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu memprioritaskan vaksinasi Covid-19 di beberapa kota yang memiliki pasar yang besar.
Ekonom Senior Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan vaksinasi perlu diprioritaskan di sejumlah kota, yaitu Jabodetabek, Medan, dan Surabaya.
Advertisement
“[Vaksinasi yang berjalan] Menurut saya hanya sekedar pemerataan, ekonomi tidak bisa diprediksi tumbuh merata. Belum terlambat, masih bisa dipikirkan mana pasar terbesar untuk didahulukan semuanya,” katanya dalam Webinar, Jumat (18/6/2021).
Di samping itu, Aviliani juga berpendapat bahwa tingkat RT/RW perlu lebih dilibatkan dalam upaya pengendalian Covid-19.
Menurutnya, selama ini pelibatan pengendalian Covid-19 masih di level pemerintah daerah tidak sampai ke level yang paling kecil.
"Mungkin [RT/RW] harus dikasih anggaran juga untuk mengawasi warganya,” jelasnya.
Dia menambahkan, akibat meluasnya Covid-19 varian Delta, maka pemerintah perlu melakukan fleksibilitas anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk antisipasi pelemahan ekonomi.
Dia menuturkan bantuan sosial kepada masyarakat menengah ke bawah perlu diperluas dan perlu adanya alokasi alokasi belanja kesehatan yang lebih besar.
“Intinya perlu fleksibilitas anggaran program PEN. Dengan begitu pelemahan ekonomi dapat kita kurangi," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ekonom Senior Fadhil Hasan meminta pemerintah untuk tidak ragu menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menyeluruh dan mempercepat vaksinasi.
“Demi pemulihan kesehatan publik, pemerintah sebaiknya menerapkan kembali PSBB dan sekaligus mempercepat vaksinasi,” katanya.
Fadhil mengkhawatirkan bahwa lonjakan kasus Covid-19 varian delta dan kematian akan mengancam pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Akibatnya, dikhawatirkan ekonomi akan kembali ke zona resesi.
“Selain menerapkan PSBB di zona merah, pemerintah perlu mempercepat vaksinasi di daerah zona merah untuk mencegah penyebaran lebih lanjut Covid-19,” jelasnya.
Dia juga meminta agar pemerintah juga melakukan peninjauan kembali prioritas pengeluaran anggaran terutama untuk berbagai program infrastruktur yang berdampak jangka menengah panjang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
Advertisement
Advertisement