Zero ODOL 2027, Aptrindo Jateng-DIY Perketat Pengawasan Truk
Aptrindo Jateng-DIY mendukung Zero ODOL Januari 2027 melalui pembinaan pengusaha, registrasi kendaraan, dan pengawasan muatan truk.
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri Irjen Pol. Istiono (tiga dari kanan)./Antara-Bambang Dwi Marwoto
Harianjogja.com, SOLO - Ratusan pos check point telah dibangun Korlantas Polri di zona merah penyebaran virus Corona.
Pembangunan check point di zona merah tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyebaran virus Corona.
"Korlantas Polri bersama jajaran dalam situasi pandemi Covid-19 ini, juga memerankan diri antara lain membuat pos-pos check point atau titik pemeriksaan di daerah zona merah di Indonesia," kata Kepala Korp Lalu Lintas Mabes Polri Irjen Pol. Istiono, di sela meninjau persiapan "smart city" di Traffic Management Center (TMC) Mako 2 Polresta Surakarta, Rabu (16/6/2021) petang.
Bahkan, kata Istiono, pada masa pandemi Korlantas mengubah mobil-mobil pelayanan SIM keliling menjadi mobil-mobil pelayanan tes cepat antigen secara gratis. Korlantas juga membagikan masker dan lain-lain termasuk publikasi untuk pencegahan Covid-19 yang sekarang lagi meningkat.
"Kota Solo memang tidak termasuk zona merah Covid-19, tetapi harus tetap dijaga karena di perbatasan ini, ada Sukoharjo dan Sragen yang sudah masuk zona merah. Pada perbatasan itu, harus dibangun titik-titik pemeriksaan atau check point untuk mengingatkan dan melakukan pencegahan-pencegahan supaya tidak masuk ke daerah zona kuning yang di Solo ini," kata Istiono.
Istiono berharap di semua zona merah seluruh Indonesia dibangun pos check point. Sedangkanyang sudah didirikan hingga saat ini sebanyak 143 titik pemeriksaan.
Pos titik pemeriksaan di zona merah tersebut untuk melakukan langkah-langkah antisipasi pengetatan mobilitas orang ke tempat kegiatan masyarakat, baik tempat wisata maupun lainnya.
Hal itu harus dioptimalkan dan dilakukan semaksimal mungkin demi tercapainya langkah-langkah pencegahan.
Kakorlantas Polri berkunjung ke Mako 2 Polresta Surakarta untuk mengecek persiapan "smart city" di Solo. Ia juga memeriksa persiapan launching tilang elektronik (ETLE) tahap kedua di UNS, pertengahan Juli mendatang.
"Saya bersama jajaran, Direktur Gakkum sama Dirut Jasa Raharja di Kota Surakarta melakukan diskusi dialog tentang persiapan smart city yang sedang kami rancang dan bangun," kata Istiono.
Istiono mengatakan ke depan tidak bisa dipungkiri pelayanan berbasis informasi teknologi (IT) menjadi unggulan. Basis IT menjadi standar pelayanan yang memudahkan pemerintah melayani maupun bagi masyarakat supaya lebih cepat dan mudah mengaksesnya.
Program smart city mencakupbeberapa aplikasi di dalamnya. Selain menyangkut semua pelayanan publik juga mengoneksikan moda transportasi yang ada. Begitu juga masalah masalah Kamtibmas Satlantas serta model-model pelayanan yang ada di Pemda.
"Semuanya nanti akan terkoneksi di TMC ini, kami layani bersama-sama ,kami coba rancang nanti standar operasional prosedur (SOP) simulasinya seperti apa, nanti baru diluncurkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, penggodokan tentang detail SOP smart city yang di Solo ini segera terwujud," kata Istiono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Aptrindo Jateng-DIY mendukung Zero ODOL Januari 2027 melalui pembinaan pengusaha, registrasi kendaraan, dan pengawasan muatan truk.
Harga emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Sabtu 17 Oktober 2026 bervariasi. Simak daftar harga jual dan buyback lengkap.
KPK menduga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menerima Rp245 juta dari paguyuban tambang galian C. KPK juga menyoroti dugaan setoran ke LSM.
Mees Hilgers menghuni bangku cadangan saat Heerenveen menang 4-0 atas Excelsior pada pekan kesembilan Liga Belanda.
Antrean Pertalite di Jogja dipengaruhi disparitas harga dan pencatatan EDC. Hiswana Migas menyebut stok aman, tambahan kuota masih menunggu persetujuan.
KPK menduga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo memakai uang dari fee kontraktor untuk membayar utang Pilkada 2024 dan kebutuhan operasional.