Advertisement
Ditjen Pajak Beberkan Argumen Sembako Dipajaki
Karyawan berkomunikasi di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin (10/6/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com,JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akhirnya buka suara terkait dengan rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako.
Melalui akun Instagram @ditjenpajakri, Ditjen Pajak menjelaskan pengecualian dan fasilitas PPN yang diberikan saat ini tidak mempertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yang mengonsumsi, sehingga menciptakan distorsi.
Advertisement
Saat ini, Ditjen Pajak mengungkapkan beras, daging, atau jasa pendidikan, apapun jenis dan harganya, semuanya mendapat fasilitas yang tidak dikenai PPN.
"Akibat mendapat fasilitas tidak dikenai PPN. Konsumsi beras premium dan beras biasa sama-sama tidak kena PPN," tulis Ditjen Pajak, Sabtu (13/6/2021).
Konsumsi daging segar wagyu dan daging segara di pasar tradisional sama-sama tidak kena PPN.
Selain itu, Ditjen Pajak membeberkan les privat berbiaya tinggi dan pendidikan gratis sama-sama tidak kena PPN.
Otoritas pajak juga berargumen konsumen barang dan jasa di atas memiliki daya beli yang jauh berbeda sehingga fasilitas PPN tidak dikenakan atas barang dan jasa tersebut tidak tepat sasaran.
"Orang yang mampu bayar justru tidak membayar pajak karena mengonsumsi barang/jasa yang tidak dikenai PPN," ungkap Ditjen Pajak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
WNA Rusia Terjebak Tebing Cemongkak, Dievakuasi Helikopter
Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Mengaku Tak Hubungi Ibnu Masud
Ancaman Siber Kini Sasar Opini Publik Lewat Manipulasi Algoritma
Kekerasan Seksual Modus Pengobatan Alternatif di Malang Terbongkar
Advertisement
Kemenkes Percepat Eliminasi TB dengan Penemuan Aktif dan Terapi
Kejagung Tambah 3 Tersangka Korupsi Pertambangan PT AKT di Kalteng
Khalid Basalamah Tegaskan Tak Kenal Tersangka Korupsi Kuota Haji Yaqut
KPK Periksa 20 Pejabat Tulungagung Terkait Dugaan Pemerasan
Polisi Bongkar Solar Subsidi Ilegal di Tanjung Perak
Advertisement
Hadapi Lonjakan Harga Bahan MBG, BGN Dorong Pangan Lokal
Tak Penuhi Standar, 1.780 SPPG MBG Dihentikan Sementara
FBI dan Polri Bongkar Jaringan Phishing Global W3LL
RI Tegaskan Tak Akan Kenakan Tarif di Selat Malaka
Kemenkop Tegaskan Posisi Manajer Tak Gantikan Pengurus Kopdes
Advertisement
Sebanyak 5.997 Jamaah Haji RI Tiba di Madinah, Ini Imbauannya
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal SIM Keliling di Kota Jogja Jumat 24 April 2026, Cek Lokasinya
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- IAKMI: Minum 8 Gelas Air Lawan Panas El Nino
- Kejagung Tambah 3 Tersangka Korupsi Pertambangan PT AKT di Kalteng
- Panggilan Palsu 119 di Sleman Capai 40 Persen
- Sengketa Tanah di Kulonprogo, Petani Diusir dari Lahan Sendiri
- Saiful Djoge, Bek Muda yang Mengunci Sisi Kanan PSS di Maguwoharjo
- Cedera, Lamine Yamal Absen hingga Akhir Musim
- Setelah Ambulans, Damkar Sleman Juga Disasar Laporan Fiktif DC Pinjol
Advertisement
Advertisement
