BPKH Pastikan Dana Haji Aman
Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu (kedua kiri) bersiap menandatangani berita acara pelantikan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7). - ANTARA/Puspa Perwitasari Harianjogja.com, JAKARTA – Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu memastikan tak ada investasi gagal dalam pengelolaan dana haji masyarakat Indonesia.
Pernyataan Anggito itu membantah hoaks yang beredar di masyarakat terkait kegagalan penggunaan dana haji, yang membuat pemberangkatan haji tahun ini kembali dibatalkan.
“Apa atas alasan keuangan? Tidak, ini atas alasan kesehatan, keamanan, dan keselamatan jemaah haji,” tegas Anggito pada konferensi virtual, Senin (7/6/2021).
Untuk hoaks pembayaran pelayanan akomodasi di Arab Saudi, Anggito juga menjelaskan bahwa dalamlaporan keuangan hasil audit BPKH 2020, tidak ada catatan terkait utang. Begitu pula terkait gagal atau kesulitan investasi.
“Tidak ada kesulitan dan investasi. BPKH bahkan membukukan surplus Rp5 triliun dan dana kelolaannya tumbuh lebih dari 15 persen,” jelas Anggito.
Dia juga menegaskan dana haji tidak dialokasikan untuk investasi infrastruktur. Dana haji ditujukan kepada investasi dengan profil risiko rendah atau low moderate.
“90 persen diinvestasikan dalam bentuk surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi,” imbuhnya.
Hal terkait instrumen investasi untuk dana haji juga sudah tertuang dalam Ijtima Majelis Ulama Indonesia pada 2012 bahwa bisa diinvestasikan hanya ke instrumen perbankan syariah dan sukuk.
Adapun, untuk diinvestasikan BPKH juga sudah mengantongi izin dari pemilik dana dalam bentuk surat kuasa dari jemaah haji kepada BPKH sebagai wakil yang sah dari jemaah untuk menerima setoran dan mengembangkan serta memanfaatkan untuk keperluan jamaah haji melakukan perjalanan ibadah haji.
Selain itu, dana haji juga dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga akan terlindung dari gagal bayar.
“Kalau mau ditarik ke atas. Ke UU LPS, disebutkan juga bahwa dana haji meskipun ditempatkan atas nama BPKH, jumlahnya bisa melebihi Rp2 miliar, dan dijamin untuk masing-masing individu, karena sudah QQ atas nama jemaah,” imbuh Anggito.
Selanjutnya, bagi dana yang sudah lunas tunda juga akan mendapatkan nlai manfaat. Nilai manfaatnya bisa dicek para calon jemaah di laman va.bpkh.go.id.
“Tahun lalu kami sudah memberikan nilai manfaat Rp1,7 juta rupiah. Nilai manfaatnya setara dengan deposito di bank syariah. Kami diamanahkan memberikan nilai manfaat dan lunas juga,” ungkap Anggito.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
