Resah dengan Ganti Rugi Tol Jogja-Solo, Para Kades Geruduk Kantor BPN

Rombongan kades terdampak Tol Jogja-Solo masuk ke kantor BPN Klaten, Kamis (3/6/2021). Mereka mempertanyakan proses penentuan uang ganti rugi lahan terdampak jalan tol. - JIBI/Solopos/Ponco Suseno
03 Juni 2021 15:47 WIB Ponco Suseno News Share :

Harianjogja.com, KLATEN—Sejumlah kepala desa (kades) yang wilayahnya terkena jalan Tol Jogja-Solo menggeruduk kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten, Kamis (3/6/2021). Mereka mempertanyakan perhitungan uang ganti rugi (UGR) yang dinilai tidak jelas sehingga menimbulkan keresahan sekaligus gejolak di tengah masyarakat.

Sejumlah kades yang wilayahnya terdampak jalan tol mulai datang secara bergelombang ke BPN Klaten, Kamis pukul 10.00 WIB. Mereka antara lain Kades Karangduren, Kecamatan Kebonarum, Moh. Marsum; Kades Demakijo, Kecamatan Karangnongko, Ery Karyatno; dan Kades Joho, Kecamatan Prambanan, Yulis Tanto.

BACA JUGA: Pertahankan Ruang Hidup, Warga Wadas Kembali Datangi BBWS Serayu Opak Tolak IPL Tambang

Para kades yang wilayahnya terdampak jalan tol Solo-Jogja aktif saling berkoordinasi via WhatsApp Group (WAG). Jumlah kades terdampak jalan tol mencapai 15 orang.

Para kades itu mendatangi kantor BPN Klaten lantaran proyek strategis nasional itu telah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Gara-garanya, warga terdampak Tol Jogja-Solo sering mempertanyakan UGR yang tak sesuai perhitungan. Para kades itu ditemui langsung Kepala Kantor Pertanahan Klaten sekaligus Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Jogja di Klaten, Agung Taufik Hidayat, di ruang kerjanya, Kamis (3/6/2021).

"Selama ini, warga kami cemas. Proyek jalan tol ini tak ada progess sama sekali. Pendataaan di desa kami sudah rampung. Infonya proyek percepatan ini rampung, Desember 2020. Ternyata, sampai sekarang tak ada perkembangan sama sekali. Bahkan tak ada pendampingan. Saya ngelus dada. Terlebih setelah mendengar ganti rugi yang terjadi di Polanharjo dan Karanganom yang harganya tak logis,”kata Kades Kades Karangduren, Kecamatan Kebonarum, Moh. Marsum, saat ditemui wartawan di kantor BPN Klaten.

BACA JUGA: Jokowi Diprediksi Wariskan Utang hingga Rp10.000 Triliun ke Presiden Terpilih 2024

Marsum mengatakan beberapa UGR yang tak masuk akal yang diputuskan tim appraisal telah banyak didengar oleh warganya. UGR itu juga sudah disosialisasikan tim pembebasan lahan, terutama di Polanharjo dan Karanganom. Tak adanya perkembangan terkait informasi rencana ganti rugi di Karangduren mengakibatkan warga bertanya ke pemdes setempat. Namun, pemdes setempat tak mampu menjawab pertanyaan warga secara detail.

"Makanya kami ke sini untuk menyampaikan aspirasi warga itu. Yang sudah terjadi di Polanharjo dan Karanganom kan infonya ada tanah di pinggir sungai justru nilainya lebih tinggi dibandingkan di pinggir jalan. Lalu, ada tanaman yang hanya dihargai Rp500-Rp1.000, padahal bibit tanaman sengon di pasaran sudah Rp5.000. Hal seperti itu kan tidak logis [lahan terdampak Tol Jogja-Solo di Karangduren mencapai 81 bidang]," katanya.

Hal senada dijelaskan Kades Joho, Kecamatan Prambanan, Yulis Tanto. Pelaksanaan UGR yang sudah berlangsung di Karanganom mengakibatkan Pemdes Joho banyak menerima pertanyaan dari warga. Luas lahan terdampak jalan tol Solo-Jogja di Joho mencapai 62 bidang alias 8,5 hektare.

"Memang seharusnya dijelaskan. Soalnya ada yang menyebutkan ganti rugi tanaman di atas tanah hanya bersifat gelondongan, yakni senilai Rp4 juta dalam satu patok. Mestinya kan dihitung per item tanaman dalam satu patok itu. Kami pun khawatir hal itu terjadi di desa kami [sehingga muncul gejolak di kemudian hari]," katanya.

Kades Demakijo, Kecamatan Karangnongko, Ery Karyatno, mengatakan kedatangannya di kantor BPN Klaten untuk mencari tahu UGR sekaligus memberikan dukungan ke para kades lain yang terdampak jalan tol Solo-Jogja.

"Sudah banyak yang bertanya ke kami soal jalan tol. Soalnya mereka sudah mendengar UGR di Polanharjo dan karanganom. Misal di Jungkare, Karanganom itu penghitungannya tidak sampai ke tanaman. Yang dihitung hanya tanahnya. Saya datang ke sini untuk mengantisipasi agar tak terjadi apa-apa di desa sendiri [dengan mencari tahu informasi ke BPN Klaten]. Di desa kami, lahan terdampak tol Solo-Jogja mencapai 8 hektare," katanya.

BACA JUGA: Tiga Kecamatan di Gunungkidul Laporkan Kekeringan, Ini Lokasinya

Kepala Kantor Pertanahan Klaten sekaligus Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Jogja di Klaten, Agung Taufik Hidayat, masih irit bicara saat ditanya wartawan sebelum bertemu dengan perwakilan sejumlah kades terdampak jalan tol Solo-Jogja.

"Kami ingin mendengarkan terlebih dahulu apa yang akan disampaikan para kades. Infonya yang datang dari Karangduren. Semoga, orangnya tak banyak. Kalau banyak orang, ruangan saya tak cukup untuk menampungnya," katanya singkat.

Luas tanah di Klaten yang terdampak jalan tol Solo-Jogja berkisar 4.071 bidang atau 3.728.114 meter persegi. Luas tersebut tersebar di 50 desa di 11 kecamatan.