Advertisement
Jokowi Terbitkan Perpres Baru, Tanggung Jawab Penyediaan Vaksin Berubah
Presiden Joko Widodo / BPMI Setpres - Muchlis Jr
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perpres No 50/2021 tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi. Regulasi ini mengatur pengambilalihan tanggung jawab hukum dari penyedia vaksin kepada pemerintah.
Aturan ini diteken Jokowi pada Selasa (25/6/2021). Beleid ini berisi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19).
Advertisement
Pada pasal 11A ayat 1 disebutkan bahwa pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara, penugasan langsung kepada badan penyedia atau kerja sama lembaga atau badan internasional yang penyedianya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum.
"Pemerintah mengambilalih tanggung jawab hukum penyedia Vaksin Covid-19 termasuk terhadap keamanan [safety], mutu [quality], dan khasiat [efficacy] imunogenisitas," demikian bunyi dari Perpres tersebut.
Pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh Pemerintah terhadap penyedia Vaksin Covid-19 dilakukan sepanjang pada waktu penyediaan, produsen telah melakukan sertifikasi cara pembuatan obat yang baik dari lembaga yang berwenang di negara asalnya.
Syarat lainnya adalah vaksin Covid-19 telah disetujui penggunaannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization).
Selain itu, pengambilalihan tanggung jawab hukum diberikan sampai dengan pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 dan penetapan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengambilalihan tanggung jawab hukum ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk kontrak saat pengadaan vaksin Covid-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Izin Air Tanah AQUA Akan Dievaluasi Kementerian ESDM
Aduan WhatsApp Tembus 28.390 Pesan, Menkeu Bakal Turun Langsung
Moda Transportasi Wajib Ramp Check Jelang Nataru, Ini Alasannya
Sekjen DPR RI Segera Dipanggil KPK
Advertisement
Hamas Ajak Faksi Palestina Bahas Tahap Baru Gencatan Gaza
Natalius Pigai Minta Polisi Usut Tuntas Kematian Mahasiswa Udayana
Purbaya: Ada Petugas di Bea Cukai Diperiksa Kasus Limbah CPO
Kasus Korupsi, KPK Tegaskan Biro Haji Harus Kooperatif Saat Diperiksa
Dedi Mulyadi Sering Sidak ke Pabrik-Pabrik, Ini Alasannya
Advertisement
Dana TKD Dipangkas, Banyumas Optmalkan Pendapatan Asli Daerah
Banjir 70 Cm di Kaligawe Semarang Lumpuhkan Jalur Pantura
Pemerintah Pastikan TPA Jatiwaringin Jadi Lokasi PSEL Tangerang
10 Orang Diduga KKB Ditangkap dan Menjalani Proses Hukum
Polisi Beberkan Kronologi Warga yang Ditembak Begal di Jakbar
Advertisement
Penyidik Kejagung Geledah Kantor Bea Cukai terkait Korupsi POME
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal KRL Jogja Solo Hari Ini, Jumat 24 Oktober 2025
- 5 Platform Trading Leverage Crypto Indonesia
- Jadwal SIM Keliling di Bantul Hari ini, Jumat 24 Oktober 2025
- Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Jumat 24 Oktober 2025
- Jadwal SIM Keliling di Gunungkidul Hari Ini, Jumat 24 Oktober 2025
- Tarif dan Jadwal Bus DAMRI ke Bandara YIA Jogja
- Jadwal SIM Keliling di Kulonprogo Hari Ini, Jumat 24 Oktober 2025
Advertisement
Advertisement
