Advertisement
Puan Minta Kepala Daerah Tak Tutupi Kasus Covid-19 di Wilayahnya
Menko PMK Puan Maharani mengambil api abadi Mrapen di Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (18/7/2018). - Ist/Humas Inasgoc via Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Virus Covid-19 menyerang hampir semua daerah di Tanah Air. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepala daerah untuk jujur dan terbuka mengenai status COVID-19 di daerahnya karena keterbukaan itu akan bermanfaat guna menentukan langkah pengendalian pandemi di setiap wilayah.
"Jangan nutup-nutupi status COVID-19 di wilayahnya. Kalau (zona) merah ya bilang merah, jangan seolah-olah sehat, justru itu yang harus kita atasi, karena implikasinya akan membahayakan seluruh warga," kata Puan dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.
Advertisement
Dia berharap seluruh level pemerintahan memahami hal ini karena pengendalian dan penanganan COVID-19 harus dilakukan bersama-sama.
Baca juga: Perbandingan Harta Puan Maharani vs Ganjar Pranowo, Beda Jauh
Menurut dia, pemerintah daerah harus segera menentukan langkah penanganan dan koordinasi dengan pihak terkait jika wilayahnya masuk dalam zona merah COVID-19.
Selain itu, Puan mengimbau pemerintah daerah berhati-hati memberlakukan kebijakan peningkatan perekonomian yang menimbulkan potensi besar terjadinya penularan COVID-19.
"Kesehatan dan keselamatan menjadi hal utama yang harus dijaga. Ekonomi penting tapi keselamatan warga yang utama. Jadi harus sabar," ujarnya.
Baca juga: Kemenkes Minta Warga Tak Perlu Pilih-Pilih Vaksin, Semua Bermutu dan Aman
Puan menyatakan dirinya akan terus mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat vaksinasi hingga tercapai kekebalan komunal atau "herd imunity".
Politisi PDI Perjuangan itu menilai semua usaha pengendalian COVID-19 akan lebih efektif jika mendapat dukungan dari masyarakat sehingga masyarakat perlu untuk saling mengingatkan pentingnya disiplin menjalankan protokol kesehatan meskipun sudah divaksinasi.
Dia meminta kepala daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat karena tidak mungkin kita jalan sendiri-sendiri dalam mengatasi pandemi COVID-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendikdasmen Siapkan Konsep SMK 4 Tahun
Kinerja Pinjol Kian Melambat, Terjadi Peningkatan Kredit Macet
Bahlil Utak-atik Aturan LPG 3 Kilogram, Akan Dijadikan Satu Harga
Advertisement
Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis Indonesia-Belgia dengan Raja Philippe
Penggunaan Kereta Api Jadi Sarana Kurangi Operasional Truk ODOL
Polisi Tembak Narapidana Saat Melarikan Diri
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Advertisement
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Tom Lembong Akui Mendapatkan Perlakuan Manusiawi di Tahanan Kejaksaan
Advertisement
Kemenaker Segera Panggil Duta Palma Terkait Penahanan Ijazah
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Jadwal KRl Jogja Solo Hari Ini Selasa 15 Juli 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu, Lempuyangan, dan Maguwo
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement
