Advertisement
Puan Minta Kepala Daerah Tak Tutupi Kasus Covid-19 di Wilayahnya
Menko PMK Puan Maharani mengambil api abadi Mrapen di Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (18/7/2018). - Ist/Humas Inasgoc via Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Virus Covid-19 menyerang hampir semua daerah di Tanah Air. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepala daerah untuk jujur dan terbuka mengenai status COVID-19 di daerahnya karena keterbukaan itu akan bermanfaat guna menentukan langkah pengendalian pandemi di setiap wilayah.
"Jangan nutup-nutupi status COVID-19 di wilayahnya. Kalau (zona) merah ya bilang merah, jangan seolah-olah sehat, justru itu yang harus kita atasi, karena implikasinya akan membahayakan seluruh warga," kata Puan dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.
Dia berharap seluruh level pemerintahan memahami hal ini karena pengendalian dan penanganan COVID-19 harus dilakukan bersama-sama.
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Baca juga: Perbandingan Harta Puan Maharani vs Ganjar Pranowo, Beda Jauh
Menurut dia, pemerintah daerah harus segera menentukan langkah penanganan dan koordinasi dengan pihak terkait jika wilayahnya masuk dalam zona merah COVID-19.
Selain itu, Puan mengimbau pemerintah daerah berhati-hati memberlakukan kebijakan peningkatan perekonomian yang menimbulkan potensi besar terjadinya penularan COVID-19.
"Kesehatan dan keselamatan menjadi hal utama yang harus dijaga. Ekonomi penting tapi keselamatan warga yang utama. Jadi harus sabar," ujarnya.
Baca juga: Kemenkes Minta Warga Tak Perlu Pilih-Pilih Vaksin, Semua Bermutu dan Aman
Puan menyatakan dirinya akan terus mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat vaksinasi hingga tercapai kekebalan komunal atau "herd imunity".
Advertisement
Politisi PDI Perjuangan itu menilai semua usaha pengendalian COVID-19 akan lebih efektif jika mendapat dukungan dari masyarakat sehingga masyarakat perlu untuk saling mengingatkan pentingnya disiplin menjalankan protokol kesehatan meskipun sudah divaksinasi.
Dia meminta kepala daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat karena tidak mungkin kita jalan sendiri-sendiri dalam mengatasi pandemi COVID-19.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pekan Ini, Kejagung Rampungkan Berkas Perkara Ferdy Sambo
Jadikan Generasi Melek Digital untuk Ekonomi Indonesia yang Lebih Kuat
Apes, Ketua RT di Klaten Dibacok Warganya
Advertisement
Korban Ledakan di Aspol Grogol, Sukoharjo Dirawat di RSUD Dr Moewardi
Kapolri Mutasi Sejumlah Personel Isi Jabatan Struktural Luar Institusi
Pengusaha Ritel Tagih Rp300 Miliar ke Pemerintah
Presiden Jokowi Minta Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK
Advertisement
Terungkap, Lukas Enembe Tersangka Suap dan Gratifikasi Proyek APBD Papua
Tuduh Jokowi Bakal Penjarakan Anies, Begini Klarifikasi Andi Arief
Meghan Markle Mengeluh Tak Digaji saat Jalani Tur Kerajaan
AS dan NATO Ancam Putin jika Nekat Gunakan Nuklir di Ukraina
Advertisement
Berita Pilihan
- Capai Finish Bank Jateng Friendship Run Borobudur Marathon 2022, Ganjar Kain Tenun Ulos
- Driver Ojol Air Asia Diklaim Akan Dapat Bayaran Rp10 Juta per Bulan, Ini Kota Pertama di Indonesia yang Buka Pendaftaran
- Kontroversi Tim Bayangan Kemendikbud Berisi 400 Orang, Apa Tugas Mereka?
- Airlangga: Konversi Kompor Tiga Kg ke Listrik Tidak Tahun Ini
- BKKBN Bersama Swasta Bersinergi Menurunkan Angka Stunting 14%
Advertisement
Pesan Ketum PP Muhammadiyah untuk Mahasiswa Unisa: Raih Masa Depan dengan Ketakwaan
Advertisement
Ada Paket Wisata ke Segitiga Bermuda, Uang 100% Kembali Jika Wisatawan Hilang
Advertisement
Berita Populer
- Ketua MA Berpeluang Diperiksa KPK
- KPK Ingatkan Penjabat Jangan Korupsi Anggaran untuk Program Kesejahteraan Petani
- Daftar 10 Negara dengan Harga BBM Termahal
- KPK: Hakim Agung Sudradjad Bermain di Banyak Perkara
- Hadiri Pemakaman Shinzo Abe, Ini Agenda Wapres Ma'ruf Amin di Jepang
- Freeport Indonesia Buka Lowongan Kerja, Gajinya Tak Main-Main!
- Bos Pfizer Positif Covid-19 Lagi, Dia Ungkap Alasan Belum Disuntik Booster Bivalent
Advertisement
Advertisement
