Advertisement
Puan Minta Kepala Daerah Tak Tutupi Kasus Covid-19 di Wilayahnya
Menko PMK Puan Maharani mengambil api abadi Mrapen di Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (18/7/2018). - Ist/Humas Inasgoc via Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Virus Covid-19 menyerang hampir semua daerah di Tanah Air. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepala daerah untuk jujur dan terbuka mengenai status COVID-19 di daerahnya karena keterbukaan itu akan bermanfaat guna menentukan langkah pengendalian pandemi di setiap wilayah.
"Jangan nutup-nutupi status COVID-19 di wilayahnya. Kalau (zona) merah ya bilang merah, jangan seolah-olah sehat, justru itu yang harus kita atasi, karena implikasinya akan membahayakan seluruh warga," kata Puan dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.
Advertisement
Dia berharap seluruh level pemerintahan memahami hal ini karena pengendalian dan penanganan COVID-19 harus dilakukan bersama-sama.
Baca juga: Perbandingan Harta Puan Maharani vs Ganjar Pranowo, Beda Jauh
Menurut dia, pemerintah daerah harus segera menentukan langkah penanganan dan koordinasi dengan pihak terkait jika wilayahnya masuk dalam zona merah COVID-19.
Selain itu, Puan mengimbau pemerintah daerah berhati-hati memberlakukan kebijakan peningkatan perekonomian yang menimbulkan potensi besar terjadinya penularan COVID-19.
"Kesehatan dan keselamatan menjadi hal utama yang harus dijaga. Ekonomi penting tapi keselamatan warga yang utama. Jadi harus sabar," ujarnya.
Baca juga: Kemenkes Minta Warga Tak Perlu Pilih-Pilih Vaksin, Semua Bermutu dan Aman
Puan menyatakan dirinya akan terus mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat vaksinasi hingga tercapai kekebalan komunal atau "herd imunity".
Politisi PDI Perjuangan itu menilai semua usaha pengendalian COVID-19 akan lebih efektif jika mendapat dukungan dari masyarakat sehingga masyarakat perlu untuk saling mengingatkan pentingnya disiplin menjalankan protokol kesehatan meskipun sudah divaksinasi.
Dia meminta kepala daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat karena tidak mungkin kita jalan sendiri-sendiri dalam mengatasi pandemi COVID-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Advertisement
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Advertisement
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
Advertisement
Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Jadwal KRL Solo-Jogja, Berangkat dari Palur Rabu 24 April 2024
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
- Lima Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kompolnas: Atasan Langsung Juga Harus Diperiksa
Advertisement
Advertisement
