Advertisement
Puan Minta Kepala Daerah Tak Tutupi Kasus Covid-19 di Wilayahnya
Menko PMK Puan Maharani mengambil api abadi Mrapen di Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (18/7/2018). - Ist/Humas Inasgoc via Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Virus Covid-19 menyerang hampir semua daerah di Tanah Air. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepala daerah untuk jujur dan terbuka mengenai status COVID-19 di daerahnya karena keterbukaan itu akan bermanfaat guna menentukan langkah pengendalian pandemi di setiap wilayah.
"Jangan nutup-nutupi status COVID-19 di wilayahnya. Kalau (zona) merah ya bilang merah, jangan seolah-olah sehat, justru itu yang harus kita atasi, karena implikasinya akan membahayakan seluruh warga," kata Puan dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.
Advertisement
Dia berharap seluruh level pemerintahan memahami hal ini karena pengendalian dan penanganan COVID-19 harus dilakukan bersama-sama.
Baca juga: Perbandingan Harta Puan Maharani vs Ganjar Pranowo, Beda Jauh
Menurut dia, pemerintah daerah harus segera menentukan langkah penanganan dan koordinasi dengan pihak terkait jika wilayahnya masuk dalam zona merah COVID-19.
Selain itu, Puan mengimbau pemerintah daerah berhati-hati memberlakukan kebijakan peningkatan perekonomian yang menimbulkan potensi besar terjadinya penularan COVID-19.
"Kesehatan dan keselamatan menjadi hal utama yang harus dijaga. Ekonomi penting tapi keselamatan warga yang utama. Jadi harus sabar," ujarnya.
Baca juga: Kemenkes Minta Warga Tak Perlu Pilih-Pilih Vaksin, Semua Bermutu dan Aman
Puan menyatakan dirinya akan terus mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat vaksinasi hingga tercapai kekebalan komunal atau "herd imunity".
Politisi PDI Perjuangan itu menilai semua usaha pengendalian COVID-19 akan lebih efektif jika mendapat dukungan dari masyarakat sehingga masyarakat perlu untuk saling mengingatkan pentingnya disiplin menjalankan protokol kesehatan meskipun sudah divaksinasi.
Dia meminta kepala daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat karena tidak mungkin kita jalan sendiri-sendiri dalam mengatasi pandemi COVID-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ada Potensi Kerugian Negara Rp18,19 Triliun, Berikut 5 Fakta Temuan BPK
Penuhi Panggilan Penyidik Gabungan, Firli Dikawal Sejumlah Ajudan
Terjebak Banjir, Seorang Ibu dan Kedua Anaknya Dievakuasi
Penyidik Gabungan Periksa Firli Bahuri Hari Ini
Advertisement
Jelang Nataru, Lonjakan Inflasi Perlu Diantisipasi
Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Pohon Cendana
Mahfud MD Sepakat dengan RUU Daerah Khusus Jakarta
Advertisement
Jenazah Pendaki Korban Erupsi Marapi: 3 Teridentifikasi Asal Riau
Mahasiswa dan Komunitas Kreatif Berkesempatan Jajal Teknologi Terkini Lenovo
Kementerian PUPR Selesaikan 99 Proyek Strategis Nasional selama 2023
Pemerintah Diminta Siapkan PKMK untuk Penanganan Stunting
Advertisement
Sinergi Daihatsu-UGM Peduli Thalassemia, Ribuan Mahasiswa KKN Disebar ke 43 Desa
Berita Pilihan
- 80 Persen Lebih Warga Gaza Mengungsi Sejak Serangan Israel 7 Oktober
- IKN Berpotensi Menyokong Pengembangan Obat Herbal, Guru Besar UGM: Kalau Benar-Benar Pindah
- Anies Sebut Pembangunan IKN Timbulkan Ketimpangan Baru, Jokowi: Justru Sebaliknya
- Berstatus Tersangka, Permohonan Perlindungan Syahrul Yasin Limpo Ditolak
- Diskusi dengan Netanyahu, Elon Musk Dukung Israel
Advertisement
Kalurahan Tirtohargo Bantul Dikukuhkan sebagai Desa Maritim, Ini Keunggulannya
Advertisement
Jelang Natal Saatnya Wisata Ziarah ke Goa Maria Tritis di Gunungkidul, Ini Rute dan Sejarahnya
Advertisement
Berita Populer
- Pergerakan Wisatawan Nusantara Capai 688,78 Juta, Sebanyak 75,57 Persen di Pulau Jawa
- Jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Witjaksono, Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya
- Erick Siap Laporkan 2 Pengelolaan Dana Pensiun di BUMN ke Kejaksaan Agung
- Strategi Perang di Gaza Utara akan Diterapkan Israel di Gaza Selatan
- Boyong UMKM Solo ke Prancis, Spirit Gibran Menyebar hingga ke Tegal
- 80 Persen Lebih Warga Gaza Mengungsi Sejak Serangan Israel 7 Oktober
- Gegara Tuding Jokowi Intervensi Kasus E-KTP, Agus Rahardjo Bakal Dipanggil DPR
Advertisement
Advertisement
