Advertisement
Aturan Perlindungan Data Pribadi Kian Urgen di Tengah Kebocoran Data BPJS
Karyawan berkativitas di kantor BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (4/5/2020). Bisnis - Abdurachman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah diminta proaktif agar kebocoran data di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak menimpa pekerja di BPJS Ketenagakerjaan.
Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bob Azzam mengatakan satu-satunya cara yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan menghadirkan regulasi khusus yang mengatur perlindungan data pribadi.
Advertisement
Menurutnya, seperangkat regulasi yang mengatur perihal perlindungan data penting karena merupakan bagian menjaga tingkat proses adaptasi sektor ketenagakerjaan Tanah Air terhadap perkembangan teknologi.
"Ke depan harus ada perangkat regulasi untuk melindungi data pekerja sebagai Pemerintah harus membangun sistem dalam menjaga keamanan data," ujar Bob, Minggu (23/5/2021).
Dengan adanya regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, lanjutnya, setiap institusi di Indonesia juga diharapkan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mahir dalam menjaga keamanan serta mengelola data, terutama data ketenagakerjaan.
Menurut Bob, regulasi perlindungan data vital bagi sektor ketenagakerjaan Tanah Air. Terutama saat ini di mana pemerintah gencar dalam membangun SDM untuk menyambut era digitalisasi. Dengan kata laim, ekosistem infrastruktur basis data manajemen mesti berkembang mengikuti gerak zaman.
Sebagaimana diketahui, BPJS Kesehatan dikabarkan mengalami kebocoran data 279 juta warga negara Indonesia yang diduga diperjualbelikan dalam sebuah forum ilegal di dunia maya.
Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf sebelumnya mengatakan perusahaan tengah melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan atau bukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Perjalanan Hidup Brigjen Hendra Kurniawan dan Kasus Hukumnya
Kasus Suap RSUD Ponorogo, KPK Temukan Mobil Mewah dr Yunus
Marcos Jr Janji Penjarakan Koruptor Proyek Banjir Sebelum Natal
Baku Tembak Kamboja-Thailand di Perbatasan Tewaskan 1 Orang
Advertisement
Korea Selatan Hentikan Penerbangan demi Ujian Suneung
Roy Suryo Diperiksa 9 Jam, Diperbolehkan Pulang Polisi
Shutdown AS Usai, Demokrat Dituding Kalah dalam Strategi Politik
107 WNI Tersangka Online Scam di Kamboja dalam Kondisi Aman
Dewan Pers: Konten Medsos Media Massa Bukan Ranah UU ITE
Advertisement
UU Baru Akhiri Krisis Shutdown Terpanjang di AS
LMKN Diusulkan Dibiayai Negara untuk Perkuat Transparansi
DPR Bentuk Panja Awasi Air Minum dalam Kemasan
Kasus CSR BI-OJK, Dua Tenaga Ahli DPR Diperiksa KPK
BGN Tegaskan Tak Ada Masalah Gaji SPPI Kelompok III
Advertisement
Polisi Gadungan Buat ID Palsu di Pramuka, Kini Dibekuk
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Sambut HUT 64, Bank BPD DIY Pererat Silaturahmi dengan Purnabakti
- Perwakilan Astra Motor DIY Melaju Tahap 2 Guru Inspiratif Astra Honda
- Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang di DIY Tiga Hari ke Depan
- Bea Cukai Yogyakarta dan Magelang Lakukan Pemusnahan Serentak
- Polisi Temukan Siswi SMA Tangerang Hilang Selama Sepekan
- Reforma Agraria Buka Akses Warga Desa Nunuk Baru Jalankan Usaha Ternak
- OJK DIY: Aset Perbankan Capai Rp114 Triliun, Risiko Kredit Turun
Advertisement
Advertisement
