Advertisement
Aturan Perlindungan Data Pribadi Kian Urgen di Tengah Kebocoran Data BPJS
Karyawan berkativitas di kantor BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (4/5/2020). Bisnis - Abdurachman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah diminta proaktif agar kebocoran data di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak menimpa pekerja di BPJS Ketenagakerjaan.
Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bob Azzam mengatakan satu-satunya cara yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan menghadirkan regulasi khusus yang mengatur perlindungan data pribadi.
Advertisement
Menurutnya, seperangkat regulasi yang mengatur perihal perlindungan data penting karena merupakan bagian menjaga tingkat proses adaptasi sektor ketenagakerjaan Tanah Air terhadap perkembangan teknologi.
"Ke depan harus ada perangkat regulasi untuk melindungi data pekerja sebagai Pemerintah harus membangun sistem dalam menjaga keamanan data," ujar Bob, Minggu (23/5/2021).
Dengan adanya regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, lanjutnya, setiap institusi di Indonesia juga diharapkan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mahir dalam menjaga keamanan serta mengelola data, terutama data ketenagakerjaan.
Menurut Bob, regulasi perlindungan data vital bagi sektor ketenagakerjaan Tanah Air. Terutama saat ini di mana pemerintah gencar dalam membangun SDM untuk menyambut era digitalisasi. Dengan kata laim, ekosistem infrastruktur basis data manajemen mesti berkembang mengikuti gerak zaman.
Sebagaimana diketahui, BPJS Kesehatan dikabarkan mengalami kebocoran data 279 juta warga negara Indonesia yang diduga diperjualbelikan dalam sebuah forum ilegal di dunia maya.
Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf sebelumnya mengatakan perusahaan tengah melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan atau bukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Ungkap OTT Bupati Pati Sudewo soal Jabatan Desa
Fakta-fakta KPK Tangkap Sudewo dan Maidi dalam OTT Serentak
Ahok dan Jonan Jadi Saksi di Kasus Korupsi Tata Kelola Pertamina
Polda Lampung Gagalkan Penyelundupan Sabu 10,63 Kg Asal Aceh ke Jawa
Advertisement
KPK Periksa Bupati Pati di Polres Kudus, Ini Penjelasan Kapolres
Gelombang Panas Ekstrem Landa Chile, Kebakaran Hutan Tewaskan 19 Orang
Kanselir Jerman Soroti Tingginya Cuti Sakit
OTT Wali Kota Madiun, KPK Amankan ASN hingga Pihak Swasta
Sudewo di Pusaran Kontroversi: Nyaris Dimakzulkan hingga Terjaring OTT
Advertisement
MK Tegaskan Jabatan Sipil untuk Polisi Harus Diatur Tegas di UU Polri
OTT Ketiga 2026, KPK Menangkap Bupati Pati Sudewo
Prabowo Perintahkan Respons Cepat Banjir di Pulau Jawa
Angin Kencang Ancam Perairan Bali, BBMKG Keluarkan Peringatan
Iran Tegaskan Ancaman ke Khamenei Berarti Deklarasi Perang
Advertisement
BMKG Uji Nowcasting Berbasis AI untuk Data Lebih Akurat
Berita Pilihan
Advertisement
Bupati Sleman Pastikan Perbaikan Rumah Warga Terdampak Bencana
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Ratusan WNI Keluar dari Sindikat Scam Kamboja, KBRI Siapkan Pemulangan
- Trump Urungkan Serangan ke Iran di Tengah Tekanan Sekutu
- Harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, bp, dan Vivo Tetap Stabil
- Pendaki Asal Colomadu Hilang di Jalur Mongkrang Lawu
- Kemenhub: Penyebab Kecelakaan ATR 42-500 Belum Bisa Disimpulkan
- Kandang Ayam di Mojogedang Terbakar, 14.000 Ekor Ayam Tewas
- MK Tolak Uji Materi Ijazah Capres-Cawapres, Permohonan Dinilai Kabur
Advertisement
Advertisement
