Advertisement
Pemerintah Diminta Biayai Tes Covid-19 Anak Sebelum Sekolah Dibuka
Para pelajar di SMKN 15 Jakarta mengikuti belajar tatap muka perdana di tengah pandemi Covid-19, Rabu (7/4/2021). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR, fraksi PDIP Agustin Wilujeng menyarankan pemerintah membiayai anak-anak, yang saat ini belum bisa dapat vaksin Covid-19, untuk tes PCR atau antigen sebelum melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.
Agustin mengungkapkan sebagian besar keluhan orang tua yang ingin melepas anaknya kembali kesekolah adalah rasa ketidakyakinan. Karena ketika anak-anak masuk dan berkumpul bersama teman-temannya, tidak satupun ada yang melakukan tes antigen/PCR.
Advertisement
“Jika ada keleluasaan anggaran. Dulu saat Megawati menjabat jadi presiden kan pernah mengatakan 20 persen anggaran bisa digunakan untuk dana pendidikan yang harus menyentuh langsung dunia pendidikan yang reguler, SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan Tinggi,” kata Agustin dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2021 PDIP, Rabu (5/5/2021).
Tahun ini pemerintah punya anggaran Rp550 triliun, dan 20 persen dari sana bisa digunakan. Sementara di Kemendikbud hanya sekitar Rp81 triliun, di Kemenag hanya Rp55 triliun, dan Dana BOS Rp116 triliun.
“Artinya masih ada sekitar Rp200 sekian triliun yang mungkin bisa dialokasikan dulu untuk persiapan anak-anak belajar tatap muka,” jelas Agustin.
Setahun, kata Agustin, adalah waktu yang panjang, yang cukup membuat anak-anak kehilangan berbagai macam kesempatan untuk mempelajari banyak hal.
Kalau anak juga sudah bisa memperoleh vaksin atau tes, agar dibiayai oleh pemerintah. Sehingga saat belajar tatap muka, berkumpul pertama harus dites. Hal ini agar semua pihak tahu apakah anak-anak ini bebas Covid-19 atau tidak.
“Kalau tidak atau terpapar Covid-19 harus segera dirawat dan dibiayai juga oleh negara, karena masih ada 20 persen anggaran itu. Kita paham alokasi anggaran kemana kan tergantung kebijakan pemerintah. Nah sekarang tergantung pemerintah mendukung PTM atau tidak. Kalau iya harusnya seluruh pembiayaan dilakukan oleh pemerintah,” tegas Agustin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
