Pemerintah Diminta Biayai Tes Covid-19 Anak Sebelum Sekolah Dibuka

Mutiara Nabila

Rabu, 05 Mei 2021 - 14:57 WIB

Budi Cahyana

Pemerintah Diminta Biayai Tes Covid-19 Anak Sebelum Sekolah Dibuka

Para pelajar di SMKN 15 Jakarta mengikuti belajar tatap muka perdana di tengah pandemi Covid-19, Rabu (7/4/2021). - Antara

Harianjogja.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR, fraksi PDIP Agustin Wilujeng menyarankan pemerintah membiayai anak-anak, yang saat ini belum bisa dapat vaksin Covid-19, untuk tes PCR atau antigen sebelum melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Agustin mengungkapkan sebagian besar keluhan orang tua yang ingin melepas anaknya kembali kesekolah adalah rasa ketidakyakinan. Karena ketika anak-anak masuk dan berkumpul bersama teman-temannya, tidak satupun ada yang melakukan tes antigen/PCR.

“Jika ada keleluasaan anggaran. Dulu saat Megawati menjabat jadi presiden kan pernah mengatakan 20 persen anggaran bisa digunakan untuk dana pendidikan yang harus menyentuh langsung dunia pendidikan yang reguler, SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan Tinggi,” kata Agustin dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2021 PDIP, Rabu (5/5/2021).

Tahun ini pemerintah punya anggaran Rp550 triliun, dan 20 persen dari sana bisa digunakan. Sementara di Kemendikbud hanya sekitar Rp81 triliun, di Kemenag hanya Rp55 triliun, dan Dana BOS Rp116 triliun.

“Artinya masih ada sekitar Rp200 sekian triliun yang mungkin bisa dialokasikan dulu untuk persiapan anak-anak belajar tatap muka,” jelas Agustin.

Setahun, kata Agustin, adalah waktu yang panjang, yang cukup membuat anak-anak kehilangan berbagai macam kesempatan untuk mempelajari banyak hal.

Kalau anak juga sudah bisa memperoleh vaksin atau tes, agar dibiayai oleh pemerintah. Sehingga saat belajar tatap muka, berkumpul pertama harus dites. Hal ini agar semua pihak tahu apakah anak-anak ini bebas Covid-19 atau tidak.

“Kalau tidak atau terpapar Covid-19 harus segera dirawat dan dibiayai juga oleh negara, karena masih ada 20 persen anggaran itu. Kita paham alokasi anggaran kemana kan tergantung kebijakan pemerintah. Nah sekarang tergantung pemerintah mendukung PTM atau tidak. Kalau iya harusnya seluruh pembiayaan dilakukan oleh pemerintah,” tegas Agustin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia