Advertisement
Ada Daerah Belum Bayarkan Insentif untuk Nakes. Mana Saja?

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Hingga saat ini, masih ada pemerintah daerah yang belum membayarkan insentif kepada tenaga kesehatan. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengingatkan pemerintah daerah agar menuntaskan kewajibannya itu.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Adrian mengingatkan kepada pemerintah daerah agar segera melaporkan data tenaga kesehatan untuk penyaluran insentif Covid-19.
Advertisement
Dia mengtatakan bahwa insentif tenaga kesehatan merupakan keperluan mendesak, sambil menegaskan bahwa tenaga kesehatan berperan besar menjadi garda terdepan dalam menangani pandemi Covid-19.
"Pemda yang realisasinya masih rendah perlu mengambil langkah-langkah lanjutan agar hak-hak nakes bisa segera dibayarkan. Perlu ada supervisi prosedur pencapaian yang menurut kami sudah sangat simpel oleh pemda, tetapi tidak mengurangi aspek akuntabilitas," katanya dalam konferensi pers virtual pada Selasa (27/4/2021).
Bagi pemda yang belum menganggarkan insentif tenaga kesehatan dalam APBD-nya, diminta agar memenuhi kewajibannya pada tahun ini, sesuai dengan mandat dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/2021.
Dia menyebutkan beberapa daerah seperti Kabupaten Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Kabupaten Pangkajene Kepualuan (Sulawesi Selatan), Kabupaten Magetan (Jawa Timur), dan beberapa daerah lainnya masih mencatatkan realisasi nol persen.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Kabadan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan (PPSDMK) Kementerian Kesehatan Kirana Pritasari mengatakan kendati sudah ada peningkatan realisasi pencairan insentif, masih banyak nakes di daerah yang belum menerima insentif. Pasalnya, banyak fasyankes yang belum melakukan input data untuk pengajuan insentif nakesnya.
Dia menjelaskan bahwa setiap fasyankes harus mengajukan insentif melalui aplikasi dan diverifikasi datanya oleh verifikator agar insentif bisa cair.
Menurutnya, baru ada 27 provinsi yang mengusulkan insentif nakes daerah berdasarkan aplikasi. Namun, yang disetujui hanya 13 provinsi, sementara sisanya belum bisa diproses karena masih bermasalah dengan kelengkapan data.
"Kalau tidak mengajukan melalui aplikasi kami tidak bisa memproses, maka mohon rumah sakit [dan fasyankes] yang belum mengajukan untuk segera menginput datanya ke dalam aplikasi," katanya.
Hingga saat ini, telah membayarkan insentif tenaga kesehatan yang sempat menunggak pada 2020 senilai Rp475,72 miliar kepada lebih dari 79.564 tenaga kesehatan (nakes) di 704 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang terdiri dari TNI/Polri, vertikal, BUMN, milik kementerian atau lembaga, Wisma Atlet, balai, laboratorium, swasta dan lainnya.
Masih ada Rp986,98 miliar sisa dana belanja operasional kesehatan tambahan (BOKT) yang siap digunakan untuk membayar tunggakan insentif nakes pada 2020 dan tahun anggaran 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Perizinan Penambangan di DIY Dibatasi Sebulan, Penggunaan Alat Disesuaikan dengan Lokasi Tambang
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement