Advertisement
Jadi Sorotan! Kompolnas Minta Kapolri Cabut Larangan Penyiaran Arogansi Polisi oleh Media

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -Kritikan terhadap kebijakan polisi melarang media meliput arogansi aparat terus bergulir.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) geram dan mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo segera mencabut Surat Telegram bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5/2021 tanggal 5 April 2021.
Advertisement
Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menyebut bahwa ada beberapa poin di dalam surat telegram tersebut yang membatasi ruang gerak pers serta menutup pintu transparansi dan akuntabilitas Polri kepada publik.
Salah satu poin tersebut, kata Poengky, membatasi kebebasan wartawan untuk meliput dan merekam tindakan kekerasan dan arogansi anggota Polri ke masyarakat.
"Khususnya poin yang kontroversial itu membatasi kebebasan pers serta yang menutup akuntabilitas dan transparansi Polri kepada publik agar dicabut," tegasnya, Selasa (6/4/2021).
Poengky berpandangan bahwa seharusnya dalam surat telegram tersebut, Polri bisa lebih fokus ke prinsip presumption of innocent atau melindungi korban kasus kekerasan seksual, melindungi anak yang menjadi pelaku kejahatan, serta melindungi materi penyidikan agar tidak terganggu dengan potensi trial by the press.
"Tetapi di sisi lain ada hal yang menjadi pro kontra, misalnya poin 1 tentang larangan meliput tindakan kekerasan dan arogansi Polisi," katanya.
Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, Surat Telegram bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5/2021 itu memuat 11 poin larangan Polri untuk media.
BACA JUGA: Sultan Bolehkan Salat Tarawih Berjemaah di Masjid, Asal....
"Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan Kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan kemudian diimbau untuk menayangkan kegiatan Kepolisian yang tegas namun humanis," demikian bunyi poin pertama pada telegram tersebut.
Dalam telegram itu, Kapolri juga meminta agar media tidak menyajikan rekaman proses integorasi Kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana serta tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan Kepolisian.
"Dalam upaya penangkapan pelaku kejahatan agar tidak membawa media kemudian tidak boleh disiarkan secara live kemudian dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten," demikian bunyi poin kesepuluh telegram itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement