Advertisement
Gus Hilmy Minta Kemenag Awasi Pemulasaran Jenazah Pasien covid-19, Ini Alasannya
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA– Bertolak dari banyaknya penolakan pemulasaran jenazah Covid-19 di berbagai daerah, anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perwakilan DIY, Hilmy Muhammad meminta Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) mengawasi pemulasaran di rumah sakit serta klinik-klinik. Beberapa informasi yang Gus Hilmy (sapaan Hilmy Muhammad) terima, pemulasaran hanya dibasahi, ditayamumi, dan dikafani sekadarnya.
Beberapa rumah sakit dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berdalih hal ini menggunakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. “Padahal kita tahu, Fatwa MUI yang dikeluarkan pada bulan Maret 2020 itu menyatakan pemandiannya dilakukan secara bertahap, yaitu dimandikan seperti biasa, hingga bila keadaannya darurat, boleh ditayamumkan,” kata Gus Hilmy dalam rilis tertulis seusai rapat kerja bersama Kemenag RI terkait program kerja Kemenag RI Tahun 2021, Selasa (29/3/2021) di Bandung.
Advertisement
Dalam acara itu, Gus Hilmy mempertanyakan sejauh mana pengawasan dan supervisi dari Kemenag terhadap pemuluasan jenazah Covid-19. Perlu adanya pengawasan yang jelas, karena menyangkut hak jenazah yang dalam Islam, hal ini masuk dalam kewajiban kifayah. Bila tidak dilaksanakan, maka masyarakat semua akan berdosa.
BACA JUGA: Info Stok Darah di DIY, Selasa 30 Maret 2021
Gus Hilmy berharap kebijakan pemulasaran bisa ditindaklanjuti baik tingkat pusat maupun daerah. “Kehadiran Kemenag RI dalam kasus ini sangat dibutuhkan masyarakat sehingga pemulasaraan jenazah Covid-19 tidak hanya dilihat dari perspektif kesehatan, akan tetapi juga dalam perspektif keagamaan, kebudayaan, dan bahkan kemanusiaan,” kata Gus Hilmy yang juga anggota Komisi Fatwa MUI Pusat sejak Desember 2020.
Menanggapi Gus Hilmy, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, H. Kamarudin Amin mengaku menerima banyak masukan, termasuk terkait pelaksanaan pemulasaraan jenazah yang tidak sesuai dengan Fatwa MUI, termasuk tidak sesuai dengan edaran dari Kemenag RI. Hal ini menimbulkan banyak keluhan masyarakat.
Kemenag RI telah berkoordinasi dengan Kemenkes RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kemenag mengusulkan agar pemulasaraan jenazah pasien Covid-19 bisa melibatkan pendampingan penyuluh agama agar pelaksanaannya sesuai dengan syariah. “Kami juga sudah bersurat resmi kepada Kemenkes RI agar hal ini dapat di-follow up. Meskipun belum mendapat respons yang cukup, akan tetapi Dirjen Bimas Islam Kemenag RI optimis hal ini akan ditindaklanjuti oleh pihak Kemenkes RI,” kata Kamarudin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ini Dia Nama-Nama yang Paling Populer Sepanjang 2024
- Status Sertifikat HGB Pagar Laut di Tangerang Dibatalkan Kementerian ATR
- Hore! Mudik Lebaran 2025, Tak Ada Kenaikan Harga Tiket
- Hujan Deras, Ratusan Hektare Sawah di Sragen Tergenang Banjir
- Kritik Muhammadiyah soal Wacana Pemberian Izin Tambang ke Perguruan Tinggi dan UKM
Advertisement
PSS Vs Semen Padang Tanpa Penonton, Pelatih PSS Berharap Proyek Stadion Maguwoharjo Segera Kelar
Advertisement
Kedai Fransis Pizza: Dibuka Singkat, Bisa Menikmati Pizza di Teras Rumah
Advertisement
Berita Populer
- Kemenlu RI Pastikan Tidak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 6,4 di Taiwan
- AHY Ungkap Demokrat Dijegal Saat Akan Bergabung ke Pemerintah
- Rel Amblas Akibat Banjir Grobogan: 6 Kereta Api Batalkan Perjalanan, Ini Daftarnya
- Kasus Pagar Laut hingga SHGB 263 Bidang, KKP Jamin Penyelidikan Transparan
- Masyarakat Diimbau Waspadai Terhadap Potensi Curah Hujan Tinggi
- BNN: Pengguna Narkoba Tidak Dihukum Jika Melapor ke Petugas
- Pembatalan Perjalanan Akibat Banjir Grobogan: PT KAI Pastikan Pengembalian Tiket 100 Persen
Advertisement
Advertisement