Sindiran Pedas untuk Moeldoko, Kamhar: Menyelamatkan Hanura Saja Tak Sanggup

Kepala Staf Presiden Moeldoko. - Suara/Ria Rizki
29 Maret 2021 10:07 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA--Demokrat kubu Moeldoko terus menuai "serangan" dari kader Demokrat yang saat ini masih berkuasa.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan pengakuan Moeldoko soal alasan menerima pinangan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat melalui kongres luar biasa (KLB) merupakan bentuk penyesatan opini.

Kamhar mengatakan, lewat pengakuannya, Moledoko mencoba membangun kesan seolah menjadi aktor pasif yang menerima pinangan. Padahal, Moeldoko adalah aktor aktif sekaligus aktor kunci yang menggunakan mantan-mantan kader Partai Demokrat sebagai operator yang tergabung dalam gerombolan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

Ia berujar, bahwa operasi politik Moeldoko dalam upaya mengambil alih partai bukan pertama kali dilakukan terhadap Partai Demokrat. Melainkan pernah dilakulan Moeldoko ke Partai Golkar, PPP, Hanura dan PAN. Tetapi upaya itu gagal mengingat posisi partai yang merupakan koalisi pemerintah.

BACA JUGA: Nonton Drakor Sambil Olahraga, Kenapa Tidak?

"Sehingga tak berhasil karena pergerakan Moeldoko bisa merusak konstelasi dan hubungan partai koalisi dengan pemerintah. Akan berbeda dampaknya jika operasi ini dilakukan terhadap Partai Demokrat yang berada di luar koalisi Parpol pendukung pemerintah," kata Kamhar kepada wartawan, Senin (29/3/2021).

"Jadi kami tegaskan bahwa Moeldoko adalah aktor aktif yang menghalalkan segala cara, mengabaikan konstitusi Partai Demokrat dan berbagai peraturan perundangan serta regulasi lainnya untuk memenuhi ambisi politiknya," sambung Kamhar.

Sementara itu terkait pernyataan Moeldoko yang dianggap hanya membuat penyesatan dan pembodohan opini, terlihat dari ucapan Moeldoko soal alasan mengambil alih Partai Demokrat untuk menyelamatkan partai.

"Sepertinya ia tak mengerti dan memahami apa yang disampaikannya. Logika ini bisa diterima jika Moeldoko memiliki modal politik atau rekam jejak yang istimewa sehingga kehadirannya bisa mendokrak naik elektabilitas Partai Demokrat sebagaimana dulu SBY pada 2004 dan 2009 yang elektabilitasnya sangat tinggi sehingga Partai Demokrat menerima limpahan elektoral. Ini justru sebaliknya," beber Kamhar.

Kamhar sekaligus menyoroti rekam jejak Moeldoko yang sebelumnya tercatat sebagai petinggi Partai Hanura, berkaitan alasannya untuk menyelamatkan Partai Demokrat. Padahal, kata Kamhar menyelamarkan Partai Hanura saja Moeldoko dinilai tidak berhasil.

"Jangankan menyelamatkan, bahkan mempertahankan capaian Partai Hanura pun Moeldoko tak sanggup, malah Partai Hanura tereleminasi dari Senayan karena tak mampu melewati ambang batas parlemen. Jadi semakin menegaskan bahwa secara empirik pun Moeldoko tak punya kompetensi dibidang politik. pernyataannya hanya pepesan kosong semata," kata Kamhar.

Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Moeldoko menyampaikan keputusannya menerima pinangan jadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB melalui pertemuan di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021, merupakan upaya menyelamatkan partai dan bangsa.

“Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan sekadar menyelamatkan bangsa dan negara,” kata Moeldoko sebagaimana dikutip dari rekaman video yang ia bagikan lewat akun Instagram pribadinya @dr_moeldoko, yang dipantau di Jakarta, Minggu (28/3/2021).

Dalam tayangan berdurasi lebih dari dua menit itu, Moeldoko buka suara mengenai alasannya bergabung sebagai bagian dari Partai Demokrat melalui kongres luar biasa di Sibolangit. Ia mengatakan dirinya telah ditetapkan sebagai ketua umum partai menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono.

“Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat, dan kekisruhan sudah terjadi. Arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat,” sebut Moeldoko sebagaimana diwartakan Antara.

“Untuk itu, semua berujung kepada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat,” kata dia menambahkan.

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan dirinya tidak perlu meminta izin kepada Presiden Joko Widodo terkait keputusannya menerima tawaran sebagai ketua tandingan Partai Demokrat.

“Terhadap persoalan yang saya yakini benar, dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani presiden. Saya juga khilaf sebagai manusia biasa tidak memberi tahu istri dan keluarga saya atas keputusan yang saya ambil,” terang Moeldoko.

“Untuk itu, jangan bawa-bawa presiden dalam persoalan ini,” ujar dia menambahkan.

Sumber : Suara.com