Menteri PUPR Umumkan Stok Rumah Bebas PPN Lebih dari 28.000 Unit, Cek Ketentuannya!
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020). ANTARA FOTO - Hafidz Mubarak A Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan anggaran untuk program insentif bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) mencapai sekitar Rp7,95 triliun.
Nilai insentif tersebut ditargetkan untuk lebih dari 28.000 unit rumah tapak dan 7.500 unit rumah susun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program insentif bebas PPN DTP bertujuan untuk menyerap stok rumah yang saat ini belum terserap. Adapun, total stok rumah yang masuk dalam stok rumah tapak bebas PPN DTP mencapai 28.800 unit, sedangkan stok rusun mencapai 7.500 unit.
"[Selain itu, program rumah bebas PPN juga] membantu masyarakat memperoleh rumah layak huni yang sudah ada di pasar perumahan melalui pembebasan PPN," katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (1/3/2021).
Untuk stok rumah bebas PPN dalam kelompok non-subsidi dibagi menjadi lima kelompok berdasarkan harga rumah, yakni Rp300 juta-Rp1 miliar, Rp1 miliar-Rp2 miliar, Rp3 miliar-Rp5 miliar, dan lebih dari Rp500 miliar. Adapun, stok terbanyak ada pada kelompok harga Rp Rp300 juta-Rp1 miliar dan Rp1 miliar-Rp2 miliar.
Total perkiraan harga seluruh rumah dan unit apartemen tersebut mencapai Rp82,7 triliun dengan nilai PPN mencapai Rp7,95 triliun. Adapun, PPN tertinggi ada dalam kelompok harga rumah Rp3 miliar-Rp5 miliar atau senilai Rp2,25 triliun.
Basuki mengatakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menggunakan fasilitas pembelian rumah lainnya, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
BACA JUGA: Pajak Nol Persen Mulai Berlaku, Harga Toyota Vios Paling Anjlok
Program FLPP akan menyerap mayoritas program bantuan tersebut mencapai 76,8 persen atau Rp16,66 triliun. Adapun, program FLPP akan dilengkapi dengan program SBUM senilai Rp630 miliar.
Program FLPP pada 2021 menargetkan akan membangun sebanyak 157.500 unit. Dengan kata lain, program FLPP akan berkontribusi sekitar 70,66 persen dari target peningkatan akses rumah layak huni tahun ini.
Akhir pekan ketiga Februari 2021 penyaluran dana FLPP per Jumat (19/2) tercatat sebanyak 443 unit dengan nilai Rp47,82 miliar atau senilai 0,28 persen dari target 157.500 unit. Dengan demikian, total penyaluran dana FLPP 2010–2021 sebanyak 765.298 unit senilai Rp55,64 triliun.
Sumber : Bisnis.com
