Advertisement
Aturan Vaksin Gotong Royong: Tempat Penyuntikan hingga Jenis Harus Beda
Petugas kesehatan memberikan contoh cara memvaksin seorang pasien saat simulasi pemberian vaksin Covid-19 Sinovac di Puskesmas Kelurahan Cilincing I, Jakarta, Selasa (12/1/2021). ANTARA FOTO - Muhammad Adimaja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan telah mengatur besaran tarif maksimal pelaksanaan vaksinasi mandiri atau gotong-royong. Biaya dibebankan kepada perusahaan atau lembaga.
Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19 yang ditandatangani pada Kamis (25/2/2021).
Advertisement
Selain jenis vaksin yang harus berbeda, regulasi itu menetapkan bahwa tempat vaksinasi juga tidak boleh sama dengan program vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah.
Baca juga: Pemerintah Ingatkan Petani Jangan Hanya Fokus di Komoditas Padi
Sementara itu, berdasarkan pasal 23, peraturan tersebut menjelaskan bahwa fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan terhadap vaksinasi gotong-royong harus mengikuti besaran tarif maksimal yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
“Biaya pelayanan vaksinasi gotong-royong yang dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta tidak boleh melebihi tarif maksimal yang ditetapkan oleh Menteri,” seperti ditulis dalam beleid tersebut
Selain itu, pendanaan pelaksanaan vaksinasi gotong royong dibebankan pada badan hukum/badan usaha, termasuk pada biaya pelayanan vaksinasi oleh fasilitas kesehatan. Penerima vaksin tidak dibebani biaya alias gratis. Hal itu seperti dijelaskan dalam pasal 3.
Permenkes ini terbit untuk menggantikan Permenkes RI No. 84/2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Baca juga: Epidemiolog UI Galang Dukungan Tolak Vaksin Mandiri, Ini Penjelasannya
Pada Pasal 1 Permenkes No. 10/2021 itu termuat definisi mengenai vaksinasi gotong-royong. Hal ini sebelumnya tidak termuat pada Permenkes No. 84/2020.
Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Kolombia Terkena Sanksi AS Gara-gara Gagal Perangi Narkoba
2 Tewas dalam Penembakan Kapal Bandar Narkoba oleh Militer AS
Timor Leste Akan Ditetapkan Jadi Anggota ASEAN 28 Oktober
Daftar Daerah di Jatim yang Mengalami Kenaikan Upah per 1 November
Advertisement
Polisi: Ibu Mahasiswa Unud Tak Ingin Proses Hukum Kematian Anaknya
Kurangi Hujan, Modifikasi Cuaca Dilakukan di Semarang dan Grobogan
Pembelian Pesawat Angkut A400M Akan Tiba 3 November
Pembangunan Layanan Kesehatan di Gaza Butuh Rp116,3 Triliun
Seorang Anggota Polisi di Bali Jadi Tersangka Pidana Perdagangan Orang
Advertisement
Bahlil Naikkan Tunjangan ASN Kementerian ESDM 100 Persen
Siap-siap! Insentif dari BI untuk Perbankan Akan Meluncur Desember
Usut Korupsi Pengadaan EDC, KPK Kumpulkan Data dari 15 Ribu SPBU
AS: UNRWA Tak Akan Dilibatkan Pengiriman Bantuan ke Gaza
Pelaku Kekerasan Seksual Berusia Anak Bisa Dijerat UU TPKS
Advertisement
Imbas Shutdown AS, Virginia Darurat, Program Pangan SNAP Terhenti
Berita Pilihan
Advertisement
Walhi Sebut Ada Potensi Pencemaran Lingkungan di Proyek PSEL
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Kasus Korupsi, KPK Tegaskan Biro Haji Harus Kooperatif Saat Diperiksa
- Purbaya: Ada Petugas di Bea Cukai Diperiksa Kasus Limbah CPO
- Natalius Pigai Minta Polisi Usut Tuntas Kematian Mahasiswa Udayana
- Jelang El-Clasico, Rel Madrid Ingin Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
- Harga Bahan Baku Tinggi, Perajin Perak Kotagede Diminta Go Digital
- Kementerian ATR/BPN Genjot Penyelesaian RDTR dan Integrasi OSS
- Hamas Ajak Faksi Palestina Bahas Tahap Baru Gencatan Gaza
Advertisement
Advertisement
