Warga Tuban Mendadak Kaya & Borong Mobil, Pertamina Jelaskan Sumber Kekayaan Mereka
Sebuah tangkapan layar dari video yang memperlihatkan warga Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menerima mobil baru langsung dari showroom di Surabaya, Jawa Timur, mendadak berkembang luas dan viral, Selasa, 16 Februari 2021. - Instagram @ndorobeii Harianjogja.com, JAKARTA — Sepekan terakhir ini jagat maya dihebohkan dengan banyaknya warga Tuban, Jawa Timur yang menjadi miliarder dadakan. Mereka bahkan memborong ratusan mobil anyar dari diler.
Hal itu tidak terlepas dari ganti rugi lahan milik mereka yang terdampak proyek kilang Tuban yang digarap PT Pertamina melalui anak usahanya. Warga mendapatkan ganti rugi hingga miliaran rupiah.
BACA JUGA: Heboh Video Warga Satu Desa di Tuban Borong Ratusan Mobil
Corporate Secretary Subholding Refining & Petrochemical PT Kilang Pertamina Internasional Ifki Sukarya menjelaskan pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan kilang baru atau grass root refinery Tuban (GRR Tuban) dipastikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ifki mengatakan proyek dengan nilai investasi sekitar US$15 miliar tersebut, sedang tahap early work, yaitu pembersihan lahan tinggal sekitar 328 hektare dan pemulihan lahan abrasi seluas 20 hektare sudah selesai.
Adapun, proses pengadaan lahan sudah selesai dengan mayoritas warga yang terdampak telah menerima penggantian dana dari Pertamina. Lahan yang dibebaskan telah mencapai 99 persen dari target seluas 377 ha tanah warga.
Ifki menjelaskan pengadaan lahan untuk proyek GRR Tuban tersebut telah melalui seluruh mekanisme yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Pada undang-undang tersebut telah diatur tata cara pengadaan lahan untuk pembangunan kilang yaitu (i) perencanaan, (ii) persiapan, (iii) pelasaksanaan; (iv) pelepasan tanah instansi.
Pada tahap persiapan, berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan tanah, Pertamina telah mengikuti prosedur penilaian ganti kerugian sesuai ketentuan dengan menunjuk KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yang kemudian ditetapkan melalui Badan Pertanahan Nasional setempat.
"KJPP inilah yang melakukan penilaian terhadap lahan yang akan diambil alih tersebut", katanya kepada JIBI, Kamis (18/2/2021).
Ifki menambahkan bahwa Pertamina tidak dapat melakukan intervensi atas proses penilaian lahan yang dilakukan KJPP dan di pihak lain.
Menurut dia, Pertamina berprinsip agar proses pengadaan lahan ini tidak merugikan warga yang lahannya terdampak. Bahkan, pihaknya juga memberikan edukasi kepada para warga agar dapat mengelola uang hasil penggantian lahan dengan sebaik-baiknya.
"Rata-rata warga memiliki lahan yang luas. Semakin luas lahannya, otomatis semakin besar uang penggantian yang diterima," jelasnya.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
