Advertisement
Pemerintah Pastikan Tak Revisi UU Pemilu dan Pilkada
Mensesneg Pratikno menyampaikan keterangan pers di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2020). - Antara/Sigid Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan bahwa pemerintah tidak mau merevisi undang-undang yang sudah baik atau pun yang belum berjalan, misalnya Undang-Undang tentang Pilkada.
Menurutnya, ada dua undang-undang yang tidak dikehendaki terjadi perubahan alias revisi. Pertama adalah Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum.
Advertisement
Regulasi kedua adalah UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
"Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (16/2/2021).
Dia mencontohkan UU No. 7/2017 tentang Pemilu sudah dijalankan dan sukses. Bila ada kekurangan-kekurangan kecil di dalam implementasinya, jelas dia, maka itu nantinya menjadi tugas KPU untuk memperbaiki melalui regulasi turunan.
Lebih lanjut, ihwal UU No. 10/2016, Mensesneg menegaskan bahwa dalam undang-undang tersebut diatur jadwal pelaksanaaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada November 2024.
Walhasil, karena ketentuan tersebut sudah ditetapkan pada 2016 lalu dan belum dilaksanakan, maka tidak perlu dilakukan revisi. Apalagi, sambungnya, undang-undang tersebut sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden.
"Oleh karena itu, pemerintah tidak mau mengubah undang-undang yang sudah diputuskan tapi belum dijalankan," kata Pratikno.
Dia berharap tidak ada narasi yang ‘digoreng’ terkait isu revisi kedua undang-undang tersebut menjadi seakan-akan pemerintah mau mengubah keduanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Polisi Diduga Memerkosa Dua Anak di Kaimana Papua Barat, Ditangkap di Maluku
AHY Pimpin Lagi Partai Demokrat Periode 2025-2030
Jepang Berkomitmen Mendukung Program Makan Bergizi Gratis Indonesia
Advertisement
Modus Pengasuh Ponpes di Kabupaten Semarang Cabuli Santrinya
Danantara Segera Buka Lowongan Pengisi Struktur Organisasi
Advertisement
Kepala Daerah dari PDIP Ungkap Alasan Telat Bergabung Retreat di Akmil Magelang
Presiden Prabowo Berharap Danantara Bisa Bikin BUMN Setara Perusahaan Dunia
Sejumlah Politikus PDIP Datangi Rumah Megawati
Susunan Lengkap Pengurus BPI Danantara, Rosan Roeslani CEO dan Pandu Sjahrir CIO
Profil Rosan Roeslani, CEO Danantara yang Dilantik Presiden Prabowo
Advertisement
Pandu Patria Sjahrir Diangkat Jadi CIO Danantara, Berikut Profilnya
Berita Pilihan
- AHY Pimpin Lagi Partai Demokrat Periode 2025-2030
- Jepang Berkomitmen Mendukung Program Makan Bergizi Gratis Indonesia
- MK Sebut Menteri Desa Ikut Campur Pilkada Serang, Kemenangan Istrinya Dibatalkan
- Susunan Lengkap Pengurus BPI Danantara, Rosan Roeslani CEO dan Pandu Sjahrir CIO
- Wamendagri Sebut Ada Kepala Daerah yang Belum Retreat Bakal Segera Bergabung
Advertisement
Jadwal Pelayanan SIM Keliling di Sleman Hari Ini 25 Februari 2025
Advertisement
Menikmati Gua-Gua yang Tidak Boleh Dilewatkan saat Berwisata ke Turki
Advertisement
Berita Populer
- Waspada! Peringatan Dini BMKG Banjir Rob di Area Pesisir
- Paus Fransiskus Kritis, Begini Kondisinya
- Sinergi Lima Entitas dalam Satu Grup Finansial untuk Dukung Industri Otomotif Indonesia
- Vatikan Sebut Penyebab Paus Fransiskus Kritis Akibat Pneumonia Ganda
- Bupati, Wali Kota hingga Gubernur Diminta Inovatif dalam Membiayai Pembangunan Daerah
- Kementerian Ajak Perguruan Tinggi Jadi Motor Penggerak UMKM
- Jokowi dan SBY Menaiki Satu Mobil Buggy Bersama Prabowo di Sela Peluncuran Danantara
Advertisement
Advertisement
