Budiman Sudjatmiko: Kebebasan Berpendapat di Medsos Tak Boleh Dilarang

Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko. - Antara
11 Februari 2021 17:37 WIB Oktaviano DB Hana News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko menyebut tiap orang bebas berpendapat melalui platform media sosial dan tak boleh dilarang.

Melalui akun Twitter resminya, @budimandjatmiko, Kamis (11/2/2021), dia mengatakan berdebat menjadi pilihan ketimbang melarang orang untuk memberikan dukungan dan pembelaan politik, baik di platform digital maupun bertatap muka.

"Memberi dukungan & pembelaan politik itu bisa tidak? Pakai platform digital boleh tidak? Ketimbang melarang, berdebatlah. Lewat platform digital, juga jika ada waktu lewat tatap muka. Apa yg lebih progresif dr kebebasan berpendapat yg diikuti tradisi debat?" tulisnya dalam sebuah utasan di akun Twitter tersebut.

Budiman mengakui bahwa sulit untuk membatasi hak setiap orang di era digital. Oleh karena itu, bila menolak totalitarianisme negara, maka seharusnya masyarakat juga tidak mendukung pemikiran yang totaliter terhadap sesama warga.

"Terus terang susah bagi kita utk menelikung hak tiap orang di era digital ini. Dan jika kita menolak totalitarianisme negara yg bisa mengetahui isi platform digital warganya (yg multi-identitas itu!), jgn juga kita mendukung ideologi totaliter sesama warga," tulisnya.

Dia mengakui bahwa kualitas dalih sebagian warganet terbilang menyedihkan. Namun, dia menegaskan bahwa tugas semua pihak untuk meningkatkan literasi politik.

Yang pasti, jelas dia, alat dan saran yang tersedia dengan kemajuan teknologi tak dapat dicabut, kecuali ideologi yang totaliter diterapkan. Oleh karena itu selama tidak mengandung rasisme dan pro kekerasan, dia mengatakan bahwa dua opsi dalam era kebebasan berpendapat saat ini adalah meladeninya atau mengabaikannya. 

"Saya juga beberapa kali dibully & diserbu akun2 netizen yg bahkan mencari2 kekeliruan manusiawi saya sbg rujukan utk membully. Baik saat saya oposisi ataupun saat pro pemerintah. Kalau sempat kulayani debat, atau kucuekkin. Tp itu bukan alasan u/ jd totaliter," jelasnya.

Opsi lain, jelas Budiman, adalah tersedianya sarana untuk memblokir pengguna lain medsos. Opsi itu, jelasnya, menjadi hak setiap orang.  Tiga langkah itu pun disebutnya menjadi pilihan yang tersedia bagi warganet di era dengan kebebasan berpendapat ini.

"Kebebasan berpendapat tanpa tradisi debat = saling hujat. Gak tahu sekarang, tp tradisi debat dulu gak berkembang di sekolah. Dulu ada acara Cerdas Cermat antarsekolah tp ganti aja dgn Ajang Debat. Asah nalar & nyali lebih penting dr banyak2an pengetahuan," tambah Budiman.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia