Advertisement
Eks Mensos Juliari Pernah Curhat ke Mahfud MD Terkait Penyaluran Bansos
Gambar berisi sindiran atau Meme Mensos Juliari Batubara di Twitter - Sumber: Twitter
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud Md mengungkap tersangka kasus korupsi bantuan sosial, Juliari P Batubara, sempat mengeluh kepadanya. Dalam sebuah pertemuan, kata Mahfud, Juliari pernah mengatakan tidak bisa maksimal dalam membagikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
“Ketika awal pandemi itu Mensos itu datang ke saya. ‘Pak, kami dana banyak tapi sulit salurkan bansos karena administrasinya untuk pertanggujawaban dari BPK [Badan Pemeriksa Keuangan] terlalu rumit sehingga tidak banyak yang berani bagikan bansos," kata Mahfud menirukan perkataan Juliari Kamis (4/2/2021).
BACA JUGA : Menteri Sosial Juliari Batubara Jadi Tersangka Suap Bansos
"Nanti disalahkan korupsi,” selorohnya lagi.
Pembicaraan dengan Mensos itu Mahfud lakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) berang karena anggaran untuk Covid-19 minim serapan meski sudah berjalan selama empat bulan.
Setelah pembicaraan itu, Mahfud mendatangi Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Dia menyampaikan keluhan tersebut dan mengonfirmasinya.
Firman, jelas Mahfud, membantah. Asal ditata dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan meski tak ada berkas formil, tidak masalah. “Saya sampaikan [ke Mensos] jalan saja. Tiba-tiba di-OTT [operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)],” jelasnya.
BACA JUGA : Usut Korupsi Eks Mensos Juliari, KPK Telisik Distributor
Mahfud menuturkan bahwa sebenarnya pemberian bansos tidak rumit. Dia pun mendapat jaminan dari KPK asal dana tersebut dikelola dengan baik dan benar.
“Bukan mencari cara untuk korupsi. Karena kalau sudah cari cara untuk korupsi, KPK turun tangan. Itu yang terjadi,” ucapnya.
Seperti diketahui, Juliari P Batubara telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi bantuan sosial (bansos) oleh KPK. Politisi PDI Perjuangan itu diduga melakukan praktik korupsi dengan mengutip setiap paket bansos senilai Rp10.000.
Namun demikian, temuan sementara KPK, mengungkap ada kemungkinan praktik korupsi bansos itu telah menjadi bancakan pengusaha dan politisi yang dekat dengan eks Mensos tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Langka, Venus dan Bulan Terlihat dalam Jarak Dekat
Buruh Minta Penambahan Cuti Bersama Lebaran 2023 Dikaji Lagi
Kemenhub Akan Tindak Maskapai yang Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif
Stok Pangan Nasional Jelang Lebaran 2023 Dipastikan Aman
Advertisement
Diancam, Mahfud Siap Klarifikasi soal Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun
Perahu Tambang Terbalik di Surabaya, Belasan Orang Jadi Korban
Harga Tiket Pesawat Jelang Mudik Lebaran Dipantau KPPU
Ini Alasan Pemerintah Tambah Cuti Bersama Lebaran 2023
MA Tolak Kasasi Gugatan Hak Cipta Tabungan Emas Pegadaian Senilai Rp322 Miliar
Advertisement
Simak Tips Mengelola Pesangon PHK agar Tidak Terjerat Utang
Tolak UU Cipta Kerja, 5 Juta Buruh Indonesia Akan Mogok Nasional
Jadwal Imsak dan Buka Puasa untuk Wilayah Jogja Selama Ramadan 2023
Alasan Pemerintah Minta Pengusaha Beri THR Sebelum 19 April 2023
Sah! 3 Parpol Pengusung Anies Resmi Bentuk Koalisi Perubahan
Advertisement
Daftar 5 Bakal Cawapres Anies Baswedan, Ada Tokoh-Tokoh NU
Berita Pilihan
Advertisement
Jangan Telat, Ini Jadwal Tambahan KRL Jogja Solo untuk Hari Minggu Ini
Advertisement
Ini 10 Negara dengan Durasi Puasa Terpanjang di Dunia pada 2023
Advertisement
Berita Populer
- Sah! 3 Parpol Pengusung Anies Resmi Bentuk Koalisi Perubahan
- Alasan Pemerintah Minta Pengusaha Beri THR Sebelum 19 April 2023
- Jadwal Imsak dan Buka Puasa untuk Wilayah Jogja Selama Ramadan 2023
- Tolak UU Cipta Kerja, 5 Juta Buruh Indonesia Akan Mogok Nasional
- Simak Tips Mengelola Pesangon PHK agar Tidak Terjerat Utang
- MA Tolak Kasasi Gugatan Hak Cipta Tabungan Emas Pegadaian Senilai Rp322 Miliar
- Ini Alasan Pemerintah Tambah Cuti Bersama Lebaran 2023
Advertisement
Advertisement
