Jokowi Diisukan Bakal Kocok Ulang Menteri, Moeldoko Hemat Suara

Nyoman Ary Wahyudi

Kamis, 04 Februari 2021 - 08:37 WIB

Bhekti Suryani

Jokowi Diisukan Bakal Kocok Ulang Menteri, Moeldoko Hemat Suara

Presiden Joko Widodo - Biro Pers Media Istana.

Harianjogja.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo dikabarkan bakal melakukan kocok ulang atau reshuffle kabinet untuk kedua kalinya.

Kabar tersebut berembus setelah gaduh tudingan rencana pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat yang digerakkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko beberapa waktu lalu.

Menanggapi isu reshuffle yang tengah berembus tersebut, Moeldoko menuturkan hal itu sepenuhnya ranah Presiden Jokowi. Moeldoko mengaku tidak ingin ikut berspekulasi lantaran pekerjaan penanganan pandemi Covid-19 belum tuntas.

“Nggak ngerti lah. Urusan Bapak Presiden lah, buat apa ngira-ngira,” kata Moeldoko kepada awak media di kediamannya, Rabu (3/2/2021).

Moeldoko juga meminta segenap pihak tidak membuat tuduhan yang tidak berdasar ihwal kudeta di tubuh Partai Demokrat tersebut.

Dia mengakui bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan setumpuk untuk menangani pandemi Covid-19.

“Pekerjaan urusan Covid-19 aja sudah gak karuan-karuan, kita pusing. Ngapain mikirin yang enggak, enggak penting,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ada upaya di lingkaran istana yang dekat dengan Presiden Jokowi untuk menggulingkan dirinya dari pucuk pimpinan Partai Demokrat.

AHY menyebut motif dari gerakan politik itu berkaitan dengan penentuan calon presiden atau Capres dalam Pemilu 2024.

“Pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang,” kata AHY saat konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Senin (1/2/2021).

AHY menuturkan oknum lingkaran Istana itu telah mencoba memengaruhi 360 kader Partai Demokrat yang memegang hak suara untuk mengadakan kongres luar biasa atau KLB.

“Rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti secara paksa ketua umum yang sah adalah dengan mengadakan kongres luar biasa berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan,” ujar AHY.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com