Advertisement
Bantah Istana Terlibat Kudeta Demokrat, Moeldoko Sindir AHY
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO - Muhammad Adimaja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah keterlibatan Istana terkait tudingan adanya upaya mendongkel kepengurusan Partai Demokrat.
Moeldoko pun menyarankan agar setiap pemimpin jangan terlalu terbawa perasaannya.
Advertisement
"Saran saya, jadi seorang pemimpin itu, jadilah pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang ambing dan seterusnya," kata Moeldoko saat memberi klarifikasi secara daring, Senin (1/2/2021).
BACA JUGA : Istana 'Kudeta' Partai Demokrat? AHY Ungkap Ada Tawaran
Isu pengambilalihan ini diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat sendiri, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
Dia menjelaskan, adanya gerakan politik yang melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan ingin merebut kekuasaan pimpinan Demokrat secara inkonstitusional.
Belakangan, diungkap bahwa sosok yang dimaksud adalah Moeldoko.
Moeldoko membantah hal ini. Yang selama ini terjadi, kata dia, adalah ia menerima kunjungan sejumlah orang ke rumahnya. Ia mengaku banyak menerima berbagai macam tamu di rumahnya. Namun. beberapa di antara tamunya, curhat tentang kondisi Partai Demokrat pada dia.
"Ya saya dengerin saja. Berikutnya ya, sudah dengerin saja. Saya sebenarnya prihatin dengan situasi itu, karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," kata Moeldoko.
Ia pun mengatakan Presiden Jokowi tak tahu menahu tentang urusan ini.
BACA JUGA : AHY Sebut Ada Gerakan Ambil Alih Kepemimpinan Demokrat
Moeldoko menyayangkan langkah Demokrat yang langsung menuding Istana terlibat dalam urusan tersebut.
"Dalam hal ini, saya mengingatkan, sekali lagi jangan dikit-dikit Istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tak tahu menahu sama sekali," kata Moeldoko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
