Advertisement
Usai Kudeta, Militer Myanmar Umumkan Status Darurat Selama Satu Tahun

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Militer Myanmar melakukan kudeta pada Senin (1/2/2021) dan menahan Aung San Suu Kyi serta beberapa politisi yang terpilih dalam pemilu secara demokratis.
Aung San Suu Kyi ditahan bersama dengan para pemimpin lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam penggerebekan dini hari.
Advertisement
Seperti dilansir Channel News Asia, militer Myanmar melakukan penahanan sebagai tanggapan atas apa yang mereka tuduhkan sebagai kecurangan pemilu, dan menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Min Aung Hlaing serta memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.
Melalui Myawaddy TV, disebutkan juga bagian dari aturan konstitusi militer Myanmar yang menyebutkan bahwa militer bisa mengambil alih kekuasaan pada saat negara dalam kondisi darurat.
Pengambilalihan kekuasaan tersebut terjadi karena pemerintah gagal untuk menindaklanjuti kecurangan pemilihan umum pada November lalu dan gagal menunda pemilihan di tengah krisis virus Corona.
Berdasarkan keterangan penduduk setempat, dengan tentara yang mengambil posisi di balai kota di kota utama Yangon, data internet seluler serta layanan telepon di benteng NLD terganggu. Layanan pemantauan NetBlocks juga mengungkapkan konektivitas internet juga turun drastis.
Penangakapan Aung San Suu Kyi dan pimpinan lainnya dilakukan setelah beberapa hari terjadi ketegangan antara pemerintah sipil dan militer yang menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kudeta setelah pemilihan dilakukan.
Pembuat kebijakan Myanmar pada Senin direncakanan melakukan pertemuan di Ibu Kota Naypyitaw untuk sesi pertama parlemen sejak pemilihan tahun lalu.
Aung San Suu Kyi (75) sejauh ini merupakan politisi paling dominan di Myanmar, dan menjadi pimpinan de facto setelah beberapa dekade melakukan perlawanan pada militer tanpa kekerasan.
Partainya mendapatkan 396 suara dari 476 kursi, termasuk gabungan suara dari parlemen bawah dan atas pada pemilihan November lalu. Namun, militer memiliki 25 persen total kursi di bawah kkonstitusi militer 2009, dan beberapa posisi menteri juga diduduki oleh pejabat militer.
Militer Myanmar, dikenal dengan Tatmadaw, menuding adanya kecurangan besar-besaran dalam pemilu November lalu, meski tak bisa memberikan bukti. Komisi Pemilihan Umum negara bagian pada pekan lalu kemudian melakukan penolakan pada tuduhan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement

Konflik Antarnegara Bisa Berdampak pada Harga Energi di Indonesia
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
Advertisement
Advertisement