Advertisement
China Perintahkan Media Batasi Pemberitaan Soal Alibaba & Jack Ma
Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim (kiri) bersama Pendiri Alibaba Jack Ma menjadi pembicara di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10/2018). - ANTARA/M Agung Rajasa
Advertisement
Harianjogja.com, BEIJING — China memerintahkan media setempat membatasi pemberitaan tentang penyelidikan antitrust terhadap Alibaba Group Holding karena spekulasi tentang masa depan salah satu perusahaan terbesar di negara itu meningkat.
Arahan pemerintah menjelang akhir tahun lalu memerintahkan media lokal untuk secara tegas menyuarakan penyelidikan terhadap raksasa teknologi itu dan melarang mereka terlibat dalam pelaporan asli dan memperpanjang analisis atau menarik kesimpulan mereka sendiri tanpa izin, kata orang-orang yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.
Advertisement
Menurut www.straitstimes.com, Sabtu (9/1/2021) mengutip dari Bloomberg, pembatasan pemberitaan juga berlaku untuk Jack Ma, pendiri Alibaba, kata sumber-sumber tersebut.
Otoritas Beijing secara teratur mengeluarkan arahan dan pedoman propaganda kepada media domestik untuk memajukan tujuan kebijakan pemerintah.
Kerajaan Jack Ma telah menjadi target paling menonjol dari kampanye China melawan industri teknologi, yang sejauh ini telah merusak penawaran umum perdana afiliasi Ant Group senilai US$35 miliar dan menyebabkan penyelidikan antitrust terhadap bisnis dagang-el miliknya.
Ma, yang tidak terlihat di depan umum selama berbulan-bulan, telah dinasihati oleh pemerintah untuk tinggal di negara itu, kata seseorang yang mengetahui masalah tersebut kepada Bloomberg News.
Beberapa blog online yang berspekulasi tentang keberadaannya telah disensor, kata FT.
"Itu karena pemerintah tidak ingin melihat dua hal: satu adalah orang-orang mempertanyakan intervensi yang melampaui batas, yang lain adalah orang-orang yang mengecam sektor swasta dan mengecilkan mesin ekonomi China," kata Fang Kecheng, profesor komunikasi di Universitas China dari Hong Kong.
Di satu perusahaan media, pembatasan diberlakukan pada media berbahasa Mandarin, tetapi tidak untuk jurnalis berbahasa Inggris, kata sumber lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inilah 5 Aplikasi Trading Bitcoin dan Crypto Terbaik
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Becak Kayuh Bertenaga Listrik Resmi Mengaspal di Malioboro, Bentor Akan Dibatasi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
