Mendikdasmen Tegaskan Ekskul Korps Kadet Tak Wajib
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (kedua kanan) menyapa massa yang menyambutnya di Petamburan, Jakarta, Selasa (10/11/2020). /ANTARA FOTO-Asprilla Dwi Adha
Harianjogja.com, JAKARTA--Akun Twitter resmi Polda Metro Jaya mengampanyekan Indonesia tanpa FPI.
Warganet di media sosial dihebohkan dengan video yang diunggah akun Twitter resmi Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, Senin (14/12/2020). Pasalnya, akun TMC Polda menyebarkan videomengunggah sebuah video berdurasi 17 detik yang mengatakan menjaga negara dari ormas teroris dan menyebut tanpa FPI.
Pada permulaannya diperlihatkan potongan gambar anggota polisi dan terdapat tulisan \'Rakyat Bersama TNI-Polri Bersatu\'. Kemudian tulisannya berganti dengan \'Menjaga Negara dari Ormas Teroris\'.
Setelahnya muncul foto wajah Presiden Joko Widodo atau Jokowi lengkap dengan satu kalimat dan suaranya.
"Sudah merupakan kewajiban aparat hukum untuk menegaskan hukum secara tegas dan adil," demikian tulisan dalam video yang dikutip Suara.com-jaringan Harianjogja.com, Senin.
Gambarnya pun langsung berganti kembali. Kali ini terdapat seperti coretan bendera merah putih Indonesia didukung dengan tulisan.
"(Gambar bendera Indonesia) Tanpa FPI," demikian penulisannya.
Unggahan itu kemudian direspons oleh beragam pro kontra dengan netizen. Seperti yang ditulis oleh @RudolfSihite yakni kalau TNI dan Polri itu pelayan rakyat.
Dengan begitu, TNI - Polri bertugas menjaga atau melindungi majikannya (rakyatnya), dengan memastikan NKRI aman dan damai.
— TMC Polda Metro Jaya (@TMCPoldaMetro) December 14, 2020
"Rakyat bersama TNI-Polri. TNI-Polri adalah pelayanan rakyat. Sebagai bos, rakyat berkewajiban melindungi pelayanannya (TNI) dari serangan-serangan pekerja yang lain. Sebagai pelayanan, TNI-Polri harus menjaga atau melindungi majikannya (rakyat), dengan memastikan NKRI aman dan damai," tulis @RudolfSihite.
Sementara netizen lainnya justru mempertanyakan akun Twitter @TMCPoldaMetro yang mengunggah video di luar tupoksinya. Sebagai contoh pemilik akun Twitter @uyototo__ yang menanyakan perihal kabar lalu lintas.
"Sudah enggak update lalu lintas sekarang," tanyanya.
Ada pula pemilik akun Twitter lain yang menyayangkan atas unggahan TMC Polda Metro Jaya yang mengurusi hal lain.
"Ini akun polisi? Bukannya ada semboyan \'melindungi dan mengayomi\'? Innalilaah. Habis sudah :(," kata @RamlanHsb.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
Revisi UU LLAJ mengusulkan denda truk ODOL hingga Rp50 miliar dan memperluas pihak yang dapat dikenai sanksi.
Buruh Jogja meminta outsourcing dihapus dan pekerja kontrak dibatasi maksimal satu tahun dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan.
Bahlil Lahadalia siap dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Energi sekaligus tetap menjabat Menteri ESDM.
KDMP Sumbersari Sleman telah berjalan enam bulan, tetapi pengelolaan belum penuh karena menunggu verifikasi, serah terima gedung, dan regulasi.
Penutupan kali di belakang Kantor Pemkab Gunungkidul menelan Rp1,019 miliar untuk pembangunan parkir Taman Kuliner Wonosari.