Tegas! China Tolak Aturan Visa AS terhadap Anggota Partai Komunis

Partai Komunis China - Istimewa
07 Desember 2020 11:07 WIB Reni Lestari News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - China menolak dengan tegas terhadap Amerika Serikat yang memperketat aturan visanya untuk anggota Partai Komunis China. Pemerintah AS diminta untuk mengakhiri permusuhan dengan Partai Komunis China.

"Ini adalah eskalasi penindasan politik terhadap China yang dilakukan oleh beberapa pasukan anti-China yang ekstrem di AS yang didorong oleh bias ideologis yang kuat dan mentalitas Perang Dingin yang mengakar," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying di Beijing, dilansir China Daily, Senin (7/12/2020).

Aturan baru yang segera berlaku itu membatasi validitas maksimum visa perjalanan untuk anggota Partai dan keluarga menjadi satu bulan dan satu kali masuk.

Hua mengatakan bahwa apa yang dilakukan AS tidak menguntungkan untuk kepentingannya sendiri dan hanya akan merusak keterbukaan, kebebasan, dan keunggulan institusional yang diklaimnya.

Baca juga: Viral Cuitan Tak Gentar Disodori Rp17 Miliar, Imam Darto Minta Maaf

"Kami berharap beberapa orang di AS dapat mengadopsi sikap rasional, tenang dan obyektif terhadap China dan pembangunan China," katanya.

Dia juga menyerukan AS untuk bekerja sama dengan China dan memiliki pemahaman yang benar satu sama lain melalui dialog dan komunikasi.

"Perkembangan hubungan bilateral yang sehat dan mantap merupakan kepentingan fundamental dan jangka panjang kedua negara. Itu juga merupakan aspirasi bersama seluruh dunia," katanya.

Hua juga mendesak beberapa politisi AS untuk menghormati fakta dasar dan berhenti menggunakan masalah terkait Xinjiang sebagai alasan untuk ikut campur dalam urusan internal China.

Dia membuat pernyataan itu setelah Washington melarang impor kapas yang diproduksi oleh sebuah perusahaan di wilayah otonom Xinjiang Uygur yang diduga menggunakan tenaga kerja paksa.

Baca juga: Ini Penampakan Mensos Juliari Batubara saat Diborgol KPK

"Berita palsu dari apa yang disebut kerja paksa dibuat oleh beberapa politisi AS untuk membatasi dan menindas pihak dan perusahaan terkait di China dan mengekang pembangunan China," kata Hua.

Dia mengatakan bahwa praktik AS bertentangan dengan aturan perdagangan internasional dan prinsip ekonomi pasar, merusak industri dan rantai pasokan, serta merugikan kepentingan bisnis dan konsumen termasuk yang ada di AS.

Dia pun mengatakan China akan terus mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan bisnis China yang sah.

Sumber : bisnis.com