Jepang-Korea Selatan Desak Indonesia Buka Keran Ekspor Batu Bara, Luhut Angkat Bicara
Jepang menjadi negara pertama yang menyurati Indonesia terkait larangan ekspor batu bara, disusul oleh Korea Selatan.
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Tenaga Ahli Utama bidang Komunikasi Ali Mochtar Ngabalin (kedua kiri), dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir (kiri) menghadiri penutupan Pengkajian Ramadan 1439 H di Ciracas, Jakarta, Selasa (29/5/2018)./ANTARA-Wahyu Putro A
Harianjogja.com, JAKARTA - Ali Mochtar Ngabalin menjadi saksi mata saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (25/11/2020). Ngabalin berada satu tim dengan kementerian tersebut.
Selain sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ngabalin juga menjadi Pembina Pemangku Kepentingan dan Kebijakan Publik Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Komite itu dibentuk usai Presiden Joko Widodo melantik Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP.
Ngabalin menjelaskan, komite dibentuk oleh Menteri Edhy dengan salah satu tugasnya membantu kementerian membangun kembali komunikasi dengan nelayan.
“Ini adalah komite yang dibentuk oleh beliau [Edhy Prabowo]. Semua aspirasi nelayan yang kami bisa hubungkan dengan KKP dan kementerian beserta jajarannya,” kata Ngabalin di Youtube Najwa Shihab dikutip Kamis (26/11/2020).
Ngabalin menekankan, bahwa komite tersebut tidak digaji. Pun begitu, dia masuk dalam rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat bersama jajaran kementerian.
Ngabalin mengaku mengetahui seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama tujuh hari tersebut.
Ngabalin kembali memberikan pernyataan bahwa dirinya tidak ikut terjaring OTT pada kasus gratifikasi ekspor benur lobster. Dia sendiri mengaku tidak mengetahui siapa saja yang diciduk dalam operasi tangkap tangan itu.
"Saya itu tidak tau siapa-siapa yang beliau bawa. KPK itu bawa siapa saja saya tidak tahu. Karena dari awal kan saya bilang, bahwa dari awal daftar nama-nama yang dibawa dan dimintai keterangan KPK siapa-siapa dipanggil sudah ada di beliau, sehingga kami yang tidak termasuk itu disiapkan jalur sendiri," jelasnya.
Sejurus kemudian, suara Ngabalin di ujung telepon terdengar terbata-bata. Dia menyampaikan bahwa sebagai teman dan sahabat tidak bisa meninggalkan Edhy Prabowo begitu saja, sehingga harus menemani sampai proses KPK selesai di Bandara Soekarno-Hatta.
"Saya harus menemani Edhy Prabowo sampai dengan penyelesaian, sampai dipisahkan dengan KPK, itu menurut saya adalah komitmen persahabatan saya, dan saya percaya dia seorang yang baik untuk bisa membawa kami.”
“Saya punya perilaku harus lakukan, karena saya tidak boleh membiarkan dia dalam kesulitan, kemudian saya pergi lari tinggalkan dia, apapun alasannya saya harus menemani Edhy,” tuturnya.
Selain Edhy, KPK menangkap enam tersangka lainnya yakni, Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP; Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin (AM).
Mereka bersama Edhy ditetapkan sebagai penerima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Jepang menjadi negara pertama yang menyurati Indonesia terkait larangan ekspor batu bara, disusul oleh Korea Selatan.
YIA menuntaskan 100 persen balik nama sertifikat lahan dengan BPHTB Rp0, memperkuat legalitas aset dan pengembangan kawasan aerotropolis Kulon Progo.
Pemerintah menyiapkan revisi Tarif Batas Atas tiket pesawat dengan skema baru yang mempertimbangkan harga avtur, kurs, dan kebutuhan masyarakat.
Jadwal KRL Jogja-Solo Jumat 5 Juni 2026 lengkap dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur. Tarif Rp8.000, tersedia 14 perjalanan setiap hari.
Jadwal KRL Solo–Jogja Jumat 5 Juni 2026 lengkap dari Palur hingga Yogyakarta. Tarif Rp8.000 dengan 12 perjalanan dari pagi sampai malam.
Istana menegaskan Presiden Prabowo rutin mengevaluasi seluruh program kementerian dan lembaga sebagai bagian dari penguatan pengawasan serta pemberantasan korup