Advertisement
Bisnis Pengiriman TKI Ilegal Masih Tinggi
Petugas perlindungan tenaga kerja (kanan) mendampingi sejumlah pekerja migran yang dideportasi dari Malaysia di Pelabuhan Internasional PT Pelindo I Dumai di Dumai, Riau, Sabtu (7/3/2020). Otoritas imigrasi Malaysia mendeportasi 30 pekerja migran Indonesia yang sudah menyelesaikan masa hukumannya dan ditahan di kamp orang asing Machap Umboo Melaka, kembali ke tanah air lewat Pelabuhan Dumai. ANTARA FOTO - Aswaddy Hamid
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Bisnis pengiriman pekerja migran secara ilegal masih tinggi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani.
"Kenapa penempatan pekerja migran secara ilegal itu masih tinggi angkanya, karena masyarakat miskin informasi," kata Rhamdani di Manado, dikutip dari Antara, Sabtu (22/11/2020).
Advertisement
Menurutnya, pekerja migran ilegal ini menjadi korban dari calo. Mereka yang merupakan kaki tangan sindikat mengiming-imingi pekerja migran dengan pekerjaan bagus, bergaji tinggi, kemudian memberangkatkan pekerja migran secara cepat ke negara penempatan.
"Ini bisa dicegah apabila ada sinergi antara pemerintah daerah dengan BP2MI," ujarnya.
Baca juga: Kenaikan Upah 2021 Bantul Belum Sesuai Harapan Buruh
Sinergi yang dimaksud adalah dengan menyiapkan berbagai informasi yang komprehensif dan cukup bagi para pekerja migran sehingga resiko berangkat secara ilegal dapat diketahui.
"Bila itu dilakukan, yakin kita sudah mampu melakukan proteksi dini dari hulu agar tidak ada lagi korban anak-anak bangsa kita yang diberangkatkan secara ilegal," jelasnya.
Faktor lainnya adalah banyaknya keterlibatan oknum, mulai dari lembaga atau organisasi di dalam bisnis pengiriman pekerja migran.
"Saya tidak terbiasa basa-basi, jujur ini era keterbukaan, ada banyak oknum dari berbagai instansi [lembaga] kemungkinan juga terlibat," ujarnya.
Baca juga: Beredar Pesan Berantai tentang Klaster Covid-19 di RSUP Dr Sardjito, Begini Tanggapan RS
Saat ini, dia menegaskan BP2MI berkomitmen untuk menumpas total terhadap aksi sindikat pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri.
"Apakah kita akan membiarkan sindikat seolah-olah bisa mengatur negara ini? Tidak. Jangan pernah kita memberi kesempatan para pemilik modal, orang-orang berduit seolah-olah dengan uangnya mereka bisa mengendalikan negara ini? Tidak. Atau seolah-olah mereka bisa membayar kita aparatur negara yang diberikan mandat oleh rakyat, tidak," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Advertisement
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Liburan Sekolah, Desa Wisata Bisa Menjadi Tujuan Alternatif Berwisata di Gunungkidul
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
Advertisement
Advertisement
