Advertisement
Saran Pengamat Terkait Konflik JK dengan Rizal Ramli
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla - Youtube
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Jusuf Kalla dengan ketokohannya dipandang layak untuk menjadi pihak yang mengambil inisiatif untuk mengakhiri konflik dengan Rizal Ramli.
Hal itu disampaikan pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun terkait perseteruan antara mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Ekonom senior Rizal Ramli. Menurut Ubed, JK menjadi pihak yang seharusnya mengambil inisiatif untuk mengakhiri konflik.
Advertisement
“Semestinya tokoh sekelas JK tidak patut menilai koleganya pernah dalam satu kabinet secara subyektif. Pemicu polemik tersebut dimulai oleh JK,” katanya kepada Bisnis melalui pesan singkat, Minggu (8/11/2020).
BACA JUGA : Almarhum Gatot Brajamusti Punya Riwayat Stroke
Ubed menyebutkan megaproyek pengadaan listrik 35.000 Megawatt oleh pemerintah menjadi pemantik perseteruan di antara JK dan Rizal Ramli.
Saat itu, kata Ubed, Rizal Ramli menolak proyek itu karena dia menilai ada conflict of interest pada JK.
Bisnis mencatat, Rizal yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya pernah mengatakan bahwa megaproyek 35.000 Megawatt adalah proyek yang dipaksakan alias tidak realistis.
“Zaman Presiden SBY saja secara total kaau tidak salah hanya bisa capai 10.200 Megawatt. Kalau sekarang paling tidak 17.000 sampai 18.000 Megawatt sudah bagus sekali," kata Rizal Ramli saat itu.
Dari sikap Rizal tersebut, Ubed mencermati bahwa sang ekonom berpikir berdasarkan fakta di lapangan, sementara JK berpikir secara pragmatis.
“Itu Pilihan sikap. Sebaiknya JK minta maaf soal pernyataanya kepada Rizal Ramli dan segera mengakhiri polemik ini,” ungkapnya.
Terkait sikap Presiden Jokowi atas perseteruan tersebut, Ubed menyampaikan bahwa Kepala Negara sebaiknya menyampaikan pendapat secara normatif agar keduanya mengakhiri polemik tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Dalami Pihak Sentral Lain dalam Kasus Korupsi Kuota Haji Hari Ini
Kebijakan WFH Final, Menkeu Purbaya Sebut Pengumuman Segera Dilakukan
WFH Nasional Mulai Dibahas, Ini Kata Kemendagri
Pemeriksaan Yaqut Berlanjut Setelah Kembali ke Rutan KPK
Advertisement
Rabu Tak Lagi ke Kantor, ASN di Jatim Mulai WFH Rutin
Kementerian Pertahanan Pastikan Pemberlakuan WFH Karyawan
Pembangunan Ratusan Sekolah Rakyat Dikebut, Ditarget Kelar Juli 2026
Ketegangan Teluk Memanas, Iran Serukan Aliansi Baru
Kepuasan Publik ke Trump Turun, Dipicu BBM dan Konflik Iran
Advertisement
Guru Besar UIN: Kasus Penyiraman Aktivis Harus Dilihat sebagai Oknum
Dampak Konflik Timur Tengah, Plastik di Korea Terancam Langka
Polda Jateng Kawal Ketat 224 Destinasi Wisata Selama Libur Lebaran
Hadapi Puncak Arus Balik, 26 Gardu Tol Disiagakan di GT Cikampek Utama
Urai Kepadatan, Kapolri Imbau Pemudik Manfaatkan WFA untuk Arus Balik
Advertisement
Penyelam Asal Inggris Ditemukan Meninggal di Perairan Gili Air Lombok
Berita Pilihan
- WFH Nasional Mulai Dibahas, Ini Kata Kemendagri
- Kepuasan Publik ke Trump Turun, Dipicu BBM dan Konflik Iran
- Guru Besar UIN: Kasus Penyiraman Aktivis Harus Dilihat sebagai Oknum
- Arus Balik, Rest Area Tol Cipali Diberlakukan Sistem Buka-Tutup
- Resmi, One Way Nasional Arus Balik Lebaran 2026 Berlaku Mulai Hari Ini
Advertisement
Volume Sampah Libur Lebaran di Jogja Terkendali, Naik Tipis 7 Persen
Advertisement
Sukolilo Pati Sempat Viral, Ternyata Simpan Banyak Tempat Wisata
Advertisement
Berita Populer
- Kondisi Pantai Gunungkidul Aman dan Nihil Insiden, SAR Tetap Siaga
- Puncak Arus Balik 2026: 283 Ribu Kendaraan Menuju Jakarta Hari Ini
- RSUD Panembahan Senopati Buka Klinik Ginjal, Urai Antrean Pasien
- Sultra Diguncang 5 Gempa Beruntun, 2 Wilayah Jadi Titik Fokus
- Sleman Perluas Trayek Bus Sekolah di Kalasan, Target Mei 2026
- Puncak Arus Balik 2026: Rest Area KM 62B dan 52B Tol Japek Ditutup
- Ketahanan Energi Indonesia Dinilai Stabil di Tengah Geopolitik Global
Advertisement
Advertisement
