Advertisement
Saran Pengamat Terkait Konflik JK dengan Rizal Ramli
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla - Youtube
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Jusuf Kalla dengan ketokohannya dipandang layak untuk menjadi pihak yang mengambil inisiatif untuk mengakhiri konflik dengan Rizal Ramli.
Hal itu disampaikan pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun terkait perseteruan antara mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Ekonom senior Rizal Ramli. Menurut Ubed, JK menjadi pihak yang seharusnya mengambil inisiatif untuk mengakhiri konflik.
Advertisement
“Semestinya tokoh sekelas JK tidak patut menilai koleganya pernah dalam satu kabinet secara subyektif. Pemicu polemik tersebut dimulai oleh JK,” katanya kepada Bisnis melalui pesan singkat, Minggu (8/11/2020).
BACA JUGA : Almarhum Gatot Brajamusti Punya Riwayat Stroke
Ubed menyebutkan megaproyek pengadaan listrik 35.000 Megawatt oleh pemerintah menjadi pemantik perseteruan di antara JK dan Rizal Ramli.
Saat itu, kata Ubed, Rizal Ramli menolak proyek itu karena dia menilai ada conflict of interest pada JK.
Bisnis mencatat, Rizal yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya pernah mengatakan bahwa megaproyek 35.000 Megawatt adalah proyek yang dipaksakan alias tidak realistis.
“Zaman Presiden SBY saja secara total kaau tidak salah hanya bisa capai 10.200 Megawatt. Kalau sekarang paling tidak 17.000 sampai 18.000 Megawatt sudah bagus sekali," kata Rizal Ramli saat itu.
Dari sikap Rizal tersebut, Ubed mencermati bahwa sang ekonom berpikir berdasarkan fakta di lapangan, sementara JK berpikir secara pragmatis.
“Itu Pilihan sikap. Sebaiknya JK minta maaf soal pernyataanya kepada Rizal Ramli dan segera mengakhiri polemik ini,” ungkapnya.
Terkait sikap Presiden Jokowi atas perseteruan tersebut, Ubed menyampaikan bahwa Kepala Negara sebaiknya menyampaikan pendapat secara normatif agar keduanya mengakhiri polemik tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Advertisement
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Advertisement
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
Advertisement
BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
Berita Pilihan
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
Advertisement
Manunggal Fair Kulonprogo Targetkan 100 Ribu Pengunjung Tahun Ini
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Kouta Haji
- Tugas ke Luar Kota, Wapres Gibran Tak Hadiri Acara Pelantikan Menteri Baru
- Pengamat Kritisi Kasus Pagar Laut Bekasi yang Hanya Berhenti di Tersangka
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
Advertisement
Advertisement
